Hasto PDIP Sebut Jokowi yang Ubah Indonesia Jadi Negara Otoriter Populis

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto

 Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut Joko Widodo atau Jokowi mengubah sistem menjadi otoriter populis. Hal tersebut disampaikannya melalui pidatonya di upacara Hari Lahir Pancasila di lapangan Mesjid At-Taufiq, Jakarta Selatan, Senin 1 Juni 2026.

Hasto mengungkapkan, bahwa ia menyesalkan demokrasi politik dan ekonomi yang berubah menjadi demokrasi yang setralistik. Bahkan ia menuturkan perubahan tersebut terjadi saat Jokowi menjabat sebagai Presiden di periode yang kedua.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Terlebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis," katanya.

Sistem yang seharusnya mengedepankan keadilan justru ucap Hasto, malah tunduk terhadap kekuasaan. Bahkan Aparat Penegak Hukum (APH) diturunkan derajatnya untuk menjadi alat mobilisasi elektoral.

"Ini yang terjadi pada Pemilu 2024 yang lalu, maka di dalam Rakernas, PDI Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan," jelasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti soal kasus kriminalisasi politik yang terjadi dan menimbulkan kritik yang sangat kuat.

Pasalnya, tanpa supremasi hukum tidak akan ada bangunan politik yang kokoh. Padahal sistem hukum yang berkeadilan adalah fondasi pokok.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Tanpanya tidak akan ada penghormatan terhadap kemanusiaan, kerakyatan dan keadilan. Tanpa hukum yang berkeadilan semua menjadi mahal dan penuh ketidakpastian," tandasnya.

tvOnenews/Aldi Herlanda