2 Usulan Ahok yang Ditolak Jokowi sehingga Ia Mundur dari Pertamina

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut beberapa usulannya saat menjabat Komisaris Utama (Komut) Pertamina periode 2019-2024 pernah ditolak oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Ahok saat diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama Pertamina periode 2019-2024 dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, Selasa (27/1/2026).

Ahok menjelaskan bahwa dia pernah mengajukan beberapa usulan kepada Jokowi terkait perbaikan di tubuh Pertamina, namun tidak digubris.

Kondisi tersebut yang akhirnya menjadi salah satu pertimbangan ketika Ahok memutuskan untuk mundur dari Pertamina.

”Dan ketika usulan saya ditolak soal subsidi segala macam, procurement (pengadaan) tidak dilakukan, saya nyatakan saya mundur” kata Ahok saat sidang.

Berikut dua usulan yang pernah diajukan oleh Ahok kepada Jokowi yang saat itu menjabat sebagai Presiden:

1. Usulan perbaikan terkait pengisian dan pencopotan jabatan direksi

Ahok pernah melaporkan kepada Jokowi agar ada perbaikan dalam hal pengisian dan pencopotan jabatan direksi perusahaan BUMN, termasuk Pertamina.

Usulan itu hadir setelah ada pencopotan dua direktur utama di PT Pertamina Patra Niaga dan PT Kilang Pertamina Internasional oleh Menteri BUMN tanpa melalui dewan komisaris.

”Saya marah di dalam rapat. Ini apa-apaan, kok, Komut enggak tahu ada direktur diganti dari menteri” jelas Ahok.

Ahok sempat melaporkan hal tersebut kepada Presiden saat itu agar ada perbaikan dalam hal pengisian dan pencopotan jabatan direksi perusahaan BUMN.

Namun, setelah dua tahun berjalan sebagai komisaris tidak ada perbaikan dalam regulasi penentuan jabatan direksi.

”Sayangnya setelah dua tahun terakhir, keputusan mengangkat direksi atau bukan itu tetap tidak melalui Dekom (Dewan Komisaris) sama sekali, langsung di-bypass oleh Menteri BUMN,” pungkas Ahok.

Bahkan, Ahok mengakui pernah minta jabatan Direktur Utama Pertamina kepada Presiden Jokowi saat itu agar memperbaiki tata kelola Pertamina.

”Makanya di situ saya sampaikan tadi, Pak Presiden, kalau Anda betul-betul mau saya perbaiki Pertamina, kasih saya jabatan Dirut atau tidak sama sekali,” kata Ahok.

2. Usulan perubahan skema subsidi

Ilustrasi SPBU Pertamina. Bayar BBM Pakai QRIS di SPBU Pertamina Ada Minimal Rp 50.000, Bagaimana Aturannya?

Selain soal penunjukan jabatan direksi, Ahok pernah menawarkan sejumlah solusi kepada pemerintah meski kerap diabaikan.

Meskipun tugas utama komisaris sebagai pengawas, pihaknya selalu menawarkan solusi terhadap masalah Pertamina, terutama menyangkut kerugian di tubuh Pertamina.

Salah satunya adalah kerugian karena ada kebijakan pemerintah yang melarang kenaikan harga barang subsidi. Hal itu membuat Pertamina harus memikul beban operasional yang besar.

”Di situlah kami terpaksa minjam uang dengan pendek, Direksi pinjam, kami setuju,’’ katanya.

Ahok mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut langsung kepada Presiden Jokowi. Dia mengusulkan perubahan skema subsidi dari berbasis barang menjadi subsidi per individu melalui sistem digital dengan aplikasi MyPertamina.

Namun, usulannya tak disetujui. Padahal, perubahan sistem subsidi, menurut Ahok, berpotensi mendatangkan keuntungan besar bagi Pertamina.

”Lalu apa yang terjadi? Tidak disetujui. Nah, itu yang saya sampaikan, Pak. Padahal kalau saya bilang, bisa untung 6 miliar dolar AS kami, kalau subsidi tidak dalam bentuk barang, tapi dengan sistem voucer digital," katanya.

”Dan ketika usulan saya ditolak soal subsidi segala macam, procurement tidak dilakukan, saya nyatakan saya mundur. Saya bukan kejar gaji, bukan kejar jabatan, saya kejar legacy untuk memperbaiki Pertamina, kok. Kalau Anda enggak sepakat dengan saya walaupun Anda Presiden, saya berhenti. Itu saya lakukan,” sambung Ahok.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.id dengan judul: Sidang Korupsi Pertamina, Ahok Buka-bukaan Soal Pengisian Jabatan Direksi hingga Pengadaan

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang