Analisis dr Tifa di Sidang Gugatan Ijazah Jokowi: Klaim Foto Berbeda dan Ekspresi Frustrasi

Sidang gugatan ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menghadirkan peneliti dan penulis Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa di Pengadilan Negeri Kota Solo, Selasa (24/2/2026).

Dalam sidang tersebut, dr Tifa memastikan bahwa foto yang tertera dalam ijazah bukanlah foto Jokowi.

“Artinya, berdasarkan perhitungan matematika model, probabilitasnya itu cuma 7 persen. Artinya foto itu memang betul-betul bukan foto Jokowi,” kata Tifa di hadapan majelis hakim.

Diberitakan , Selasa (24/2/2026), menurut dr Tifa, perbedaan antara foto ijazah dan foto Joko Widodo mencapai 92,37 persen.

Tifa sendiri menjelaskan, hasil ini diperoleh setelah dia membandingkan foto ijazah Jokowi dan foto saat Joko Widodo masih menjabat sebagai presiden.

Proses analisis itu dilakukan dengan menggunakan peningkatan kualitas (enhancement) dengan tingkat akurasi 93 persen.

“Nah, ini ketika saya melakukan pengujian dari foto ijazah Jokowi dengan foto Jokowi Presiden dan kemudian ada koreksi usia, maka hasilnya jauh lebih berbeda lagi,” ujarnya.

Tifa mengaku menggunakan pendekatan berbasis struktur anatomi wajah yang dinilai tidak berubah seiring bertambahnya usia, kecuali terjadi kecelakaan berat atau operasi yang mengubah morfologi tulang.

“Ada beberapa titik artefak pada wajah seseorang yang tidak akan berubah sampai akhir hayat karena berkaitan dengan struktur anatomi tulang,” ujar Tifa.

Dokter Tifa klaim gunakan metode ilmiah

Dokter Tifa lantas menjelaskan analisis yang dilakukannya, yang diklaim menggunakan metode ilmiah.

Di mana pengukuran yang dilakukan dengan cara membagi wajah dalam tiga dimensi, yaitu atas, tengah, dan bawah, serta sisi samping.

Salah satu parameter utama yang digunakan adalah interocular distance atau jarak antar-pupil mata.

Dokter Tifa juga mengukur lebar hidung pada bagian tulang dan cuping, lebar mulut dalam posisi netral (tidak tersenyum), serta posisi vertikal antara mata, hidung, dan mulut.

“Foto yang digunakan harus menghadap ke depan agar bisa dikomparasi. Interocular distance tidak akan berubah sepanjang tidak ada kecelakaan hebat atau operasi yang mengubah struktur tulang,” jelasnya.

Data yang sudah terkumpul itu kemudian dimasukkan ke dalam model matematika berbasis bayesian heuristic untuk memperoleh ukuran jarak dan tingkat kesesuaian antar-foto yang dibandingkan.

Selain analisis morfologi wajah, Tifa juga memaparkan kajian terkait respons memori. Menurutnya, ingatan riwayat pendidikan tersimpan di hippocampus dan bersifat autobiografis.

Dalam analisis terhadap sekitar 52 video yang ditelitinya, Tifa mengklaim menemukan adanya jeda respons (delay) sebesar 40 persen ketika Joko Widodo menjawab pertanyaan terkait riwayat tertentu.

“Kalau memori itu benar-benar tersimpan di hippocampus, seharusnya tidak ada delay yang signifikan. Delay 40 persen itu sangat tinggi,” ujarnya.

Diberitakan , Selasa, alat untuk menganalisis hal tersebut adalah Facial Action Coding System (FACS), yakni metode pembacaan ekspresi wajah berbasis anatomi.

Menurut dia, terdapat empat variabel yang dianalisis dalam beberapa video saat Jokowi menyampaikan atau menarasikan hal-hal terkait riwayat pendidikan dan ijazah.

“Sebesar 56 persen ketika menyampaikan soal riwayat pendidikan atau ijazah, ter-capture adanya tanda frustrasi, ketegangan kognitif, serta aktivitas amigdala,” ujar Tifa.  

Jadi saksi ahli karena panggilan moral

Dalam persidangan itu, majelis hakim sempat menanyakan motif penelitiannya, apakah ada latar belakang kepentingan politik.

Dokter Tifa menegaskan bahwa riset tersebut dilakukan atas dorongan kemanusiaan semata.

Ia mengaku terdorong setelah mendengar langsung penjelasan dari penulis buku Jokowi Undercover Bambang Tri Mulyono terkait polemik ijazah.

"Dorongan peneliti itu adalah dorongan kemanusiaan. Manusia tidak bisa berada dalam situasi uncertainty atau ketidakpastian. Kita semua ingin kejelasan tentang apa sebenarnya jawaban atas ijazah ini,” ujar Tifa, dikutip dari .

Tifa juga menyampaikan pandangan filosofis bahwa seorang peneliti bekerja karena panggilan intelektual dan moral, bukan karena kepentingan politik.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang