Prabowo Perintahkan Evaluasi Total Buku Pelajaran Sekolah, Tak Ingin Siswa Indonesia Kalah dari Luar Negeri
Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera membentuk tim khusus untuk mengkaji ulang buku-buku pelajaran yang digunakan di sekolah. Langkah tersebut dilakukan agar materi pembelajaran dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berubah.
Arahan itu disampaikan Prabowo saat rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 11 Juni 2026.
"Beliau (Mendikdasmen) diberi tugas (oleh Presiden) untuk sesegera mungkin membentuk tim untuk mempelajari buku ajar atau buku pelajaran bagi seluruh peserta didik kita, yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Kita tidak ingin kalah dengan buku-buku pelajaran dari luar," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Selain membahas buku pelajaran, Prabowo juga memberikan perhatian besar terhadap berbagai persoalan pendidikan nasional, termasuk kondisi sarana dan prasarana sekolah serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.
"Saya ingin menggarisbawahi bahwa diskusi hampir dua jam lebih, betul-betul pemerintah dan Presiden sangat concern terhadap masalah pendidikan baik mengenai infrastrukturnya, kemudian peningkatan (kesejahteraan dan kualitas) gurunya," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mendikdasmen Abdul Mu'ti melaporkan sejumlah program prioritas yang sedang dijalankan. Program tersebut meliputi revitalisasi sekolah, peningkatan kompetensi guru, distribusi papan tulis interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP), hingga pengembangan sekolah terintegrasi.
Abdul Mu'ti mengungkapkan sebanyak 11.744 satuan pendidikan telah masuk dalam program revitalisasi pada tahun 2026. Menurutnya, proses pelaksanaan saat ini sudah mencapai sekitar 70 persen dan sebagian proyek ditargetkan selesai pada Juli hingga Agustus mendatang.
"Sekarang yang revitalisasi tahun 2026 sudah mulai berjalan, sudah 70 persen dari alokasi 11.744 itu, dan sudah mulai dikerjakan, bahkan beberapa di bulan Juli dan Agustus sudah bisa selesai dan sudah bisa diresmikan untuk memulai tahun pelajaran tahun 2026-2027," katanya.
Ia menilai program perbaikan sekolah mendapat sambutan positif dari masyarakat, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang selama bertahun-tahun menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan.
"Kami berkunjung ke daerah-daerah, terutama daerah 3T, mereka sangat berterima kasih karena walaupun sebenarnya sesuai dengan undang-undang tanggung jawab pembangunan itu ada pada pemerintah daerah, tetapi karena komitmen Bapak Presiden untuk peningkatan mutu pendidikan, kami revitalisasi sekolah-sekolah itu, baik sekolah negeri maupun swasta, dan itu kami selenggarakan di seluruh Indonesia," ujar Abdul Mu'ti.
