Profil KGPA Tedjowulan yang Resmi Jadi Pemimpin Sementara Keraton Solo

Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon resmi menetapkan KGPA Tedjowulan sebagai penanggung jawab atau pemimpin sementara Keraton Kasunanan Surakarta (Solo).

Adapun status KGPA Tedjowulan adalah sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya (P3KCB).

Penunjukan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2026 yang berkaitan dengan kebutuhan administratif pemerintahan dan penyelesaian konflik.

Fadli Zon mengatakan, keberadaan penanggung jawab diperlukan agar pemerintah dapat menyalurkan bantuan perawatan cagar budaya secara akuntabel dan transparan.

Berikut profil singkat KGPA Tedjowulan yang jadi pemimpin sementara Keraton Solo.

Profil KGPA Tedjowulan

Kanjeng Gusti Panembahan Agung (KGPA) Tedjowulan dikenal luas di kalangan masyarakat Surakarta dan pemerhati budaya Jawa.

Tedjowulan diketahui lahir pada 3 Agustus 1954 di Surakarta, dengan nama kecil Soerjo Soetedjo (Suryo Sutejo).

Dia merupakan putra kelima Sri Susuhunan Pakubuwono XII sekaligus adik kandung dari Sri Susuhunan Pakubuwono XIII.

Sebelum aktif di lingkungan keraton, KGPA Tedjowulan merupakan purnawirawan TNI AD berpangkat Kolonel Infanteri, yang pernah bertugas di Kodam Siliwangi dan Mabes TNI Jakarta.

Ia lulusan Akademi Militer di Magelang tahun 1984. Kemudian, pernah menjabat Komandan Yonif 407/Padma Kusuma pada 1995–1997.

Dalam struktur adat, Tedjowulan menjadi Mahamenteri, kabatan administratif tertinggi setelah raja, sekaligus tangan kanan Pakubuwono XIII dalam urusan adat dan pemerintahan.

Dari Mahamenteri ke Plt Raja Keraton Solo

Menteri Kebudayaan Fadli Zon secara simbolis menyerahkan SK Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 tentang penetapan penunjukan Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional kepada Panembahan Agung Tedjowulan dilakukan di Sasana Handrowino Minggu (18/1/2026).

Pasca-wafatnya Pakubuwono XIII KGPA pada Desember 2025 lalu, Tedjowulan menyatakan dirinya bertugas sebagai Plt Raja Keraton Solo.

Deklarasi itu didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 430 Tahun 2017 tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta.

Dalam pasal 5, disebutkan bahwa PB XIII didampingi oleh Tedjowulan dalam pengelolaan keraton serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kota.

Adapun keputusan Tedjowulan untuk mengambil peran Plt Raja di masa transisi merupakan langkah untuk mencegah terulangnya konflik internal yang pernah melanda Keraton Solo pada 2012.

Adapun penunjukan Tedjowulan sebagai Plt Raja Keraton Solo adalah mandat yang bersifat administratif dan adat, bukan klaim kekuasaan.

Alasan KGPA Tedjowulan menjadi pemimpin Keraton Solo

Pemerintah melalui Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut penetapan ini dapat memperkuat pelestarian cagar budaya sekaligus mendorong penyelesaian konflik internal.

Setelah penyerahan keputusan menteri di pendopo utama Keraton pada Minggu (18/1/2025) siang, Fadli Zon menyampaikan harapannya agar Tedjowulan berperan aktif menyelesaikan dualisme raja di Keraton Solo.

"Kita juga berharap Panembahan Agung untuk melaksanakan musyawarah. Ini kan urusan keluarga besar Keraton, kita menyaksikan masih ada perbedaan-perbedaan pendapat,” kata Fadli Zon dikutip dari Kompas.com, Minggu (18/1/2026).

“Masih ada mungkin hal-hal perbedaan, kesalahpahaman dan lain-lain yang perlu diluruskan. Kami dari pemerintah menunjuk beliau sebagai pelaksana sekaligus penanggungjawab," sambung dia.

Pemerintah juga menganggap KGPA Tedjowulan bisa menyelesaikan konflik dualisme Raja Keraton Solo karena memiliki pengalaman yang cukup untuk hal itu.

"Dan kami menilai beliau (KGPA Tedjowulan) adalah seorang yang senior dan punya banyak pengalaman dan saya yakin beliau bisa menjadi bagian yang menyelesaikan di keraton,” ujar Fadli.

“Tentu didukung oleh para senior-senior lain yang ada di keraton dengan pak Wali Kota juga nanti dari kami dari Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi," lanjutnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang