LDA Keraton Solo Tolak Bayar Listrik Sasana Narendra: Tanggung Jawab PB XIV Purboyo

Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Surakarta Hadiningrat atau Keraton Solo menolak membayar rekening listrik di Sasana Narendra.

Meski begitu, LDA sudah membayar empat tagihan listrik di lingkungan Keraton Solo untuk bulan Februari 2026. 

Ketua Eksekutif LDA Keraton Solo, KPH Eddy Wirabhumi mengatakan, total tagihan listrik yang dibayarkan LDA untuk bulan Februari mencapai sekitar Rp 13,3 juta. 

Pembayaran ini dilakukan guna memastikan penerangan di lingkungan Keraton Solo kembali normal.

Alasan tak mau bayar rekening listrik di Sasana Narendra

Meski sudah membayar empat rekening listrik Keraton Solo, namun LDA menolak membayar satu rekening listrik di Sasana Narendra.

Menurut Eddy Wirabhumi, hal ini lantaran rekening tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab pihak yang saat ini menempati lokasi tersebut, yakni Pakubuwono XIV Purbaya.

“Kemarin rapat juga dengan Panembahan Agung dan Gusti Moeng. Kami melakukan pembayaran untuk bulan Februari. Dan alhamdulillah per pagi ini sudah kita bayarkan. Hanya tersisa satu rekening yang belum. Karena ini rekening di Sasono Narendra lebih pas kalau yang membayar pihak Sasana Narendra,” ungkap KPH Eddy saat ditemui di Kantor Badan Pengelola Keraton Solo, Selasa (3/3/2026).

Listrik keraton sempat padam

Diketahui, listrik Keraton Solo sempat padam selama dua hari.

Hal ini terjadi setelah pembayaran tagihan listrik dilakukan oleh kubu Pakubuwono XIV Purbaya.

LDA langsung mengambil langkah cepat dengan membayar tagihan bulan Februari 2026 agar penerangan kembali normal.

“Kemarin kita juga agak kaget ada pemadaman setempat oleh orang tertentu. Karena ini listrik saya yang bayar jangan pakai berlebihan,” ungkap KPH Eddy.

Pemadaman sendiri terjadi di area halaman utama, tepatnya di sekitar pepohonan sawo kecik di sisi timur.

Area itu, biasanya terang benderang, dan jadi gelap gulita selama dua malam.

“Sehingga halaman keraton sempat gelap 2 hari kemarin. Untungnya tidak sampai 3 hari. Karena hari ini sudah kita bayar. Halaman utama yang ada sawo kecik pinggir timur yang biasanya terang gelap gulita pada 2 malam itu,” jelasnya.

Pemkot Solo hentikan pembayaran sejak Januari 2026

Diberitakan sebelumnya oleh , Keraton Kasunanan Surakarta membayar sendiri tagihan listrik setelah menerima surat penghentian pembayaran dari Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.  

Surat tersebut menyatakan bahwa pemkot menangguhkan pembayaran listrik karena keterbatasan anggaran.  

Usai menerima surat, keraton langsung melunasi tagihan ke PLN pada hari yang sama.

Juru Bicara Pakubuwono XIV Purboyo, KPA Singonagoro mengungkap, pihaknya menerima surat pemberitahuan penghentian pembayaran pada pagi hari.  

Pada sore harinya, perwakilan keraton langsung mendatangi kantor PLN untuk melakukan pembayaran.

"Pemutusan itu kan sebelumnya juga tidak ada pemberitahuan bahwa pemkot itu dengan adanya keberatan itu. Jadi kami hanya menerima tiba-tiba ada surat bahwa pemkot tidak mau membayar. Sesuai dengan tanggal surat itu, jadi kami terima pagi, sore itu Kanjeng Dany yang membayar waktu itu," terang Singonagoro.

KPA Singonagoro menegaskan bahwa untuk tagihan bulan Januari 2026, keraton sudah menyelesaikan pembayaran secara mandiri.  

"Kalau untuk terkait ngopeni kraton, terkait pembayaran listrik dan lain-lain, ketika kemarin ada seperti itu ya kami langsung membayar. Itu wujud bentuk kami ngopeni keraton, tanggung jawab kami," ujar dia.  

Menurut Singonagoro, kondisi serupa bukan kali pertama terjadi.  

Sebelumya, keraton pernah membayar tagihan listrik sendiri ketika pemkot tidak menanggung biaya tersebut.

"Jadi kalau Sinuhun pada dasarnya siap, kayak kemarin ketika kita dapat surat itu ya kita langsung bayar juga di PLN," lanjutnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo Maretha Dinar Cahyono mengungkap alasan pemkot menangguhkan pembayaran listrik keraton karena keterbatasan anggaran.

"Kemampuan anggaran kami kan masih kurang. Jadi memang sementara kami masih tangguhkan dulu," jelas Maretha.

Pemkot selama ini mengeluarkan sekitar Rp 19 juta per bulan untuk membayar lima rekening listrik keraton.  

Maretha mengatakan pihaknya akan mencoba menganggarkan kembali melalui mekanisme pergeseran pada triwulan kedua.  Jika belum mencukupi, ia akan mengusulkan pembiayaan tersebut dalam APBD Perubahan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang