Ini Pesan Fadli Zon untuk Tedjowulan sebagai Penanggungjawab Keraton Solo, Terkait Dualisme Raja
Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menetapkan KGPAA Tedjowulan sebagai penanggung jawab Keraton Kasunanan Surakarta dengan status Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya (P3KCB).
Penunjukan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2026.
Kebijakan ini diambil di tengah dinamika internal Keraton Kasunanan Surakarta yang masih diwarnai dualisme raja.
Pemerintah berharap penetapan tersebut memperkuat pelestarian cagar budaya sekaligus mendorong penyelesaian konflik internal.
KGPH Tedjowulan Diharap Jadi Inisiator Penyelesaian Konflik
Usai penyerahan keputusan Menteri Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2026 di pendopo utama Keraton pada Minggu (18/1/2025) siang, Fadli Zon menyampaikan harapannya agar Tedjowulan berperan aktif menyelesaikan dualisme raja di Keraton Solo.
Ia menekankan pentingnya musyawarah sebagai jalan keluar persoalan keluarga besar keraton.
"Kita juga berharap Panembahan Agung untuk melaksanakan musyawarah. Ini kan urusan keluarga besar Keraton, kita menyaksikan masih ada perbedaan-perbedaan pendapat. Masih ada mungkin hal-hal perbedaan, kesalahpahaman dan lain-lain yang perlu diluruskan. Kami dari pemerintah menunjuk beliau sebagai pelaksana sekaligus penanggungjawab," kata Fadli Zon di hadapan awak media.
Alasan Penunjukan KGPH Tedjowulan
Fadli Zon menjelaskan penunjukan KGPH Tedjowulan juga berkaitan dengan kebutuhan administratif pemerintahan.
Menurutnya, keberadaan penanggung jawab diperlukan agar pemerintah dapat menyalurkan bantuan perawatan cagar budaya secara akuntabel dan transparan.
"Harus ada dari pemerintah itu yang bisa nanti menjadi semacam pelaksana dan Penanggungjawab yang akuntabel, yang transparan. Dan kami menilai beliau adalah seorang yang senior dan punya banyak pengalaman dan saya yakin beliau bisa menjadi bagian yang menyelesaikan di keraton. Tentu didukung oleh para senior-senior lain yang ada di keraton dengan pak Wali Kota juga nanti dari kami dari Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi," lanjut dia.
Menilai Keributan sebagai Hal Lumrah
Dalam kesempatan yang sama, Fadli Zon menanggapi keributan yang terjadi sebelum dan sesudah acara penyerahan keputusan.
Ia menilai dinamika tersebut sebagai hal yang lumrah dalam konteks persoalan internal keraton.
"Kalau tadi melihat ada insiden, saya kira itu hal yang biasa. Ini bagian yang memang perlu diselesaikan oleh Panembahan Agung Tedjowulan. Saya yakin beliau ini bijaksana jadi bisa mengundang kerabat semua keluarga besar Keraton," pungkasnya.
Penunjukan Tedjowulan diharapkan menjadi langkah awal memperkuat tata kelola Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat serta menjaga kelestarian cagar budaya nasional di tengah dinamika internal yang masih berlangsung.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
