Sejarah Perebutan Takhta Keraton Solo: Kisah Panjang yang Bikin Jokowi 2 Kali Turun Tangan

Internal Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Keraton Solo) kembali bergejolak setelah Pakubuwono XIII meninggal dunia pada Minggu (2/11/2025).

KGPAA Hamengkunegoro, yang akrab disapa Gusti Purboyo, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV pada Rabu (5/11/2025).

Deklarasi tersebut disampaikan Gusti Purboyo ketika jenazah ayahnya hendak diberangkatkan ke Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tak lama setelah pengumuman itu, kubu Maha Menteri Keraton Solo KGPA Tedjowulan menyatakan bahwa dirinya menjadi pelaksana tugas (Plt) atau Pakubuwono ad interim.

Melalui KP Bambang Pradotonagoro selaku juru bicara, Tedjowulan menegaskan bahwa ia bukan raja secara definitif, melainkan hanya bertugas sebagai pelaksana sementara.

Ia juga menilai pengumuman Gusti Purboyo sebagai Raja Keraton Solo dilakukan terlalu tergesa-gesa.

“Terkait sah dan tidaknya belum ada pembicaraan dengan keluarga besar yang lain. Seperti halnya peristiwa tahun 2004, 50 hari baru dibicarakan. Harapannya seperti itu. Kenapa sih harus buru-buru? Apa yang dikejar,” kata Bambang dikutip dari TribunSolo, Rabu (5/11/2025).

Lalu, bagaimana sejarah perebutan takhta Keraton Solo?

Sejarah Perebutan Takhta Raja Keraton Solo

Perebutan takhta Raja Keraton Solo bermula saat Pakubuwono XII meninggal dunia pada Juni 2004.

Berdasarkan catatan Kompas.id, Sabtu (24/12/2022), konflik terjadi karena Pakubuwono XII semasa hidupnya tidak pernah menunjuk permaisuri dan putra mahkota.

Akibatnya, ada keturunan Pakubuwono XII yang saling klaim sebagai ahli waris takhta.

Dua kubu tersebut kemudian mendeklarasikan diri sebagai Raja Keraton Solo.

Mereka yang menyatakan diri sebagai raja adalah Hangabehi yang didukung kerabat keraton lainnya dan Tedjowulan.

Hangabehi mengumumkan dirinya sebagai Pakubuwono baru pada 31 Agustus 2004.

Sementara itu, Tedjowulan menyatakan diri sebagai ahli waris takhta pada 9 November 2004 saat ia masih aktif menjadi perwira TNI dengan pangkat letnan kolonel (letkol).

Adapun Hangabehi merupakan putra tertua dari selir ketiga Pakubuwono XII, sedangkan Tedjowulan juga anak raja sebelumnya dari selir yang berbeda.

Akibat saling klaim itulah, terjadi dualisme kepemimpinan di Keraton Solo.

Jokowi Sempat Turun Tangan

Konflik internal Keraton Solo yang tak berkesudahan mendorong Wali Kota Solo Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tangan pada 2012.

Ia menengahi konflik tersebut bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mooryati Sudibyo.

Jakarta dipilih sebagai lokasi untuk mendamaikan dua kubu yang saling klaim.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Hangabehi dan Tedjowulan berdamai serta menandatangani akta rekonsiliasi.

Berdasarkan hasil kesepakatan, Hangabehi tetap menjadi raja, sedangkan Tedjowulan menjadi Mahapatih dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Panembahan Agung.

Keraton Solo Kembali Memanas

Meski sudah didamaikan oleh Jokowi dan Mooryati Sudibyo, internal Keraton Solo kembali bergejolak setelah sejumlah keturunan Pakubuwono XII menolak rekonsiliasi.

Sebagai bentuk protes, mereka mendirikan Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton.

Lembaga itu kemudian memberhentikan Hangabehi dari posisinya sebagai raja.

LDA melengserkan Hangabehi setelah menilai sang raja melakukan beberapa kali pelanggaran.

LDA juga melarang raja bersama pendukungnya memasuki kawasan Keraton Solo.

Hal tersebut dilakukan dengan menutup dan mengunci sejumlah pintu masuk raja menuju gedung utama Keraton Solo dengan pagar pembatas.

Hangabehi yang sudah bersatu dengan Tedjowulan menjadi tidak bisa bertahta di Sasana Sewaka Keraton Solo.

Jokowi Kembali Turun Tangan

Jokowi kembali turun tangan setelah konflik yang mendera internal Keraton Solo tak kunjung berakhir.

Pada 2017, saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden, ia mengutus anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal (Purn) Subagyo H.S untuk melakukan upaya rekonsiliasi.

Upaya rekonsiliasi membuahkan hasil, namun hanya di atas kertas. Setelah perdamaian, konflik antara pihak keraton dengan LDA tetap berlanjut.

Tak sampai di situ, konflik kembali meletup ketika dua anggota LDA, yakni G.K.R. Wandasari dan G.K.R. Timoer, terjebak di dalam keraton tanpa listrik dan pasokan makanan pada Februari 2021.

Kerabat keraton sebenarnya berusaha membantu mengirimkan makanan, namun upaya mereka terhalang karena terkunci di luar pagar.

Konflik juga terjadi pada 17 Desember 2022 ketika muncul dugaan pencurian di Keraton Surakarta.

Sejumlah kerabat keraton yang tergabung di lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta kembali beraktivitas di area dalam kedaton.

Ada pula dugaan penamparan yang dilakukan salah satu kerabat keraton yang berakhir dengan laporan ke Polres Kota Surakarta.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.