Warga Greenland dan Denmark Rencanakan Aksi Protes Tolak Ambisi Donald Trump

Aksi protes menentang rencana Amerika Serikat untuk menguasai Greenland dijadwalkan berlangsung di Nuuk pada Sabtu (17/1/2026).

Rencana demonstrasi ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terhadap pernyataan Presiden AS terkait masa depan wilayah otonom Denmark tersebut.

Dilansir Antara dari RIA Novosti dan Sputnik, penyelenggara aksi menilai niat AS bersifat ilegal dan tidak dapat diterima.

Aksi ini ditujukan untuk menuntut penghormatan terhadap demokrasi Greenland dan hak menentukan nasib sendiri.

Surat kabar Greenland, Sermitsiaq, melaporkan pada Kamis (14/1/2026) bahwa penyelenggara menyatakan tujuan utama demonstrasi adalah menegaskan kedaulatan rakyat Greenland.

Salah satu penyelenggara menyebut warga Greenland telah lama berada di bawah tekanan yang memunculkan rasa tidak aman dan ketakutan.

Unjuk Rasa Juga Digelar di Denmark

Sebelumnya, pada Senin (12/1/2026), stasiun radio Greenland KNR melaporkan bahwa aksi serupa juga akan digelar di sejumlah kota di Denmark.

Demonstrasi tersebut direncanakan berlangsung pada Sabtu (17/1/2026) di beberapa kota, termasuk Kopenhagen.

Hal ini merupakan respon atas ujaran Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berulang kali menyatakan bahwa Greenland seharusnya menjadi bagian dari Amerika Serikat.

Trump berdalih pulau itu memiliki posisi strategis bagi keamanan nasional AS dan pertahanan “dunia bebas”, termasuk dari pengaruh China dan Rusia.

Penolakan Tegas dari Denmark dan Greenland

Otoritas Denmark dan Greenland telah memperingatkan Amerika Serikat agar tidak merebut pulau tersebut.

Keduanya menegaskan harapan agar Washington menghormati integritas teritorial Denmark dan Greenland.

Kecemasan Warga Greenland Meningkat

Pernyataan Trump terkait rencana aneksasi atau pembelian Greenland memicu “kekhawatiran besar” di kalangan masyarakat setempat.

Sebelumnya,Menteri Energi Greenland bahkan menyebut sejumlah warga melaporkan mengalami kesulitan tidur akibat kecemasan yang meningkat, seperti dilansir Antara dari Anadolu.

Menteri Urusan Bisnis dan Sumber Daya Mineral Greenland Naaja Nathanielsen, Selasa (13/1/2026) bahkan telah menyatakan bahwa perdana menteri dan seluruh pimpinan partai politik di Greenland telah menegaskan wilayah tersebut tidak berniat menjadi bagian dari Amerika Serikat.

“Itu bukan sesuatu yang kami cita-citakan atau perjuangkan. Namun, selama bertahun-tahun kami memang membangun kerja sama yang erat dengan Amerika Serikat. Kami adalah sekutu AS, tetapi kami tidak melihat diri kami sebagai bagian dari Amerika,” ujar Nathanielsen dalam sebuah acara di parlemen Inggris di London.

Nathanielsen menilai banyak warga Greenland merasa “dikhianati” oleh retorika Trump.

Ia mengatakan masyarakat resah dengan pesan-pesan dari AS terkait kemungkinan aneksasi atau pembelian wilayah mereka.

“Kami merasa retorika itu menyinggung, seperti yang sudah berkali-kali kami sampaikan, sekaligus membingungkan karena selama ini kami tidak melakukan apa pun selain mendukung pandangan bahwa Greenland merupakan bagian dari kepentingan nasional Amerika Serikat,” katanya.

“Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar tentang masa depan. Warga melaporkan sulit tidur. Isu ini benar-benar memenuhi agenda dan menjadi bahan pembicaraan di tingkat rumah tangga,” tambahnya.

Posisi Strategis Greenland

Greenland merupakan wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark yang menarik perhatian AS karena letaknya yang strategis serta kekayaan sumber daya mineralnya.

Namun, desakan Trump untuk menguasai pulau tersebut, termasuk pernyataan yang tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer, menuai kecaman luas dari berbagai negara.

Trump, yang dikenal sebagai pengembang properti, menyebut kepemilikan Greenland sebagai “kebutuhan mutlak” bagi keamanan ekonomi AS dan membandingkannya dengan “kesepakatan properti berskala besar”.

Denmark dan Greenland telah bersama-sama menolak usulan penjualan wilayah tersebut dan kembali menegaskan kedaulatan Denmark atas Greenland.

Sejumlah negara Eropa, termasuk Inggris, dilaporkan tengah membahas kemungkinan penempatan pasukan di Greenland sebagai upaya meredakan kekhawatiran keamanan.

Greenland sendiri merupakan koloni Denmark hingga 1953 dan tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark setelah memperoleh otonomi luas pada 2009, termasuk kewenangan mengatur pemerintahan dan kebijakan dalam negeri secara mandiri.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang