Dana Board of Peace Bentukan Trump Dilaporkan Kosong, Status Hukumnya Jadi Sorotan
Dana keuangan Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dilaporkan kosong. Tak hanya itu saja, lembaga tersebut kini berada dalam ketidakpaastian hukum maupun politik. Informasi itu diungkap oleh The Financial Times dalam laporannya pada Rabu waktu setempat.
Laporan tersebut muncul setelah Middle East Eye sebelumnya mengungkap bahwa seorang pejabat senior pemerintahan Trump sempat datang ke Arab Saudi pada April lalu untuk meminta Arab menepati janji pendanaan sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp17,88 triliun untuk lembaga tersebut.
Salah satu pejabat AS yang mengawasi perencanaan pascaperang Gaza, Aryeh Lightstone diketahui bertemu Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan guna membahas janji dana dari Riyadh. Informasi itu disampaikan seorang pejabat Arab dan seorang pejabat AS kepada Middle East Eye dikutip Jumat 29 Mei 2026.
“Board of Peace” dibentuk Trump setelah AS berhasil menengahi gencatan senjata pada Oktober 2025 guna mengakhiri perang Israel di Gaza. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para ahli HAM, dan sejumlah pemimpin dunia telah menyebut perang Israel di Gaza sebagai tindakan genosida. Hingga kini, lebih dari 72.800 warga Palestina dilaporkan tewas di wilayah tersebut.
Meski Trump sebelumnya meminta negara-negara Teluk memberikan dana miliaran dolar dan menyebut organisasi itu akan menjadi salah satu lembaga paling berpengaruh dalam sejarah dunia, Financial Times melaporkan bahwa empat bulan setelah dibentuk, dana khusus yang disiapkan Bank Dunia untuk board tersebut belum menerima sepeser pun.
Sebaliknya, board itu disebut menerima sumbangan langsung melalui rekening JPMorgan miliknya. Dengan mekanisme tersebut, organisasi itu tidak diwajibkan mengungkap sumber pendanaan kepada para donor maupun 25 negara anggotanya.
Keberadaan rekening terpisah yang identitas penyumbangnya tidak perlu diumumkan pun memunculkan pertanyaan soal siapa sebenarnya pihak yang mendanai board tersebut, termasuk para pejabat AS dan internasional yang bekerja sama dengannya.
Sebagai contoh, hingga akhir tahun lalu, Lightstone dan sejumlah penasihat AS lainnya diketahui tinggal di dua hotel mewah tepi pantai di Tel Aviv, yakni Kempinski dan Hilton, sambil menyusun rencana masa depan Gaza.
Para penasihat AS itu juga disebut menyusun proposal untuk mengubah Gaza menjadi pusat teknologi AI dan kota megapolitan. Namun, rencana tersebut menuai kritik karena dianggap sebagai upaya pembersihan etnis terhadap warga Palestina.
Dalam wawancara dengan The New York Times pada November lalu, Lightstone mengonfirmasi bahwa salah satu rencana mereka adalah membangun permukiman bagi ribuan warga Palestina yang telah disaring untuk tinggal di balik apa yang disebut garis kuning di Gaza, wilayah yang saat ini diduduki pasukan Israel.
Board tersebut memang sempat menerima beberapa sumbangan kecil untuk membayar gaji pegawai. Maroko menyumbang US$3 juta atau sekitar Rp 53,6 miliar, sementara Uni Emirat Arab memberikan US$20 juta atau sekitar Rp 357,6 miliar untuk mendirikan kantor Nickolay Mladenov beserta para teknokrat Palestina yang bekerja di bawahnya.
Trump sendiri berada di posisi puncak board itu. Sementara Mladenov, mantan utusan PBB sekaligus tokoh senior di Anwar Gargash Diplomatic Academy milik UEA, ditunjuk sebagai perwakilan tinggi untuk Gaza pascaperang.
Financial Times juga melaporkan bahwa dana sebesar US$100 juta atau setara Rp 1,79 triliun dari UEA yang sebelumnya dialokasikan untuk melatih pasukan polisi Palestina kini dibekukan.
Bishara Bahbah, pengusaha Palestina-Amerika yang membantu AS dalam negosiasi gencatan senjata dengan Hamas, mengatakan kepada Financial Times bahwa kondisi keuangan board tersebut sangat buruk.
Menurutnya, organisasi itu bahkan belum memulai pekerjaan apa pun di Gaza karena tidak ada pendanaan yang memungkinkan mereka menjalankan proyek di lapangan.
