BOP Bentukan Trump Mendadak Krisis Dana, Ada Apa?
Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) bentukan Presiden Donald Trump pada Januari lalu kini menghadapi krisis keuangan serius. Kondisi ini mengancam rencana ambisius pembangunan kembali Gaza senilai 70 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1.141 triliun.
Melansir laman Al Jazeerah, Kamis 21 Mei 2026, BoP baru-baru ini melaporkan adanya kesenjangan antara ekonomi dan pencarian nyata di lapangan. Mereka memperingatkan adanya krisis likuiditas mendesak, menurut laporan Reuters.
Namun, sejumlah pengamat bantuan internasional untuk Palestina menilai masalah ini bukan sekadar persoalan administrasi. Mereka menyebut banyak negara Arab dan Eropa enggan menyalurkan dana karena struktur dewan yang kontroversial, tidak adanya arah jelas menuju negara Palestina merdeka, serta operasi militer Israel yang masih terus berlangsung di Gaza.
Pakar bantuan internasional untuk Palestina, Moath al-Amoudi, mengatakan janji bantuan yang selama ini diumumkan lebih mirip pertunjukan politik ketimbang upaya kemanusiaan sungguhan.
“Dari total janji bantuan sebesar 17 miliar dolar AS atau sekitar Rp277 triliun, jumlah dana yang benar-benar sampai ke lapangan sejauh ini nol,” kata al-Amoudi kepada Al Jazeera.
Menurutnya, para donor takut terlibat dengan BoP yang disebut tidak memiliki visi politik jelas dan hanya memperlakukan Gaza sebagai wilayah protektorat keamanan Amerika Serikat.
Janji Bantuan yang Tak Pernah Tuntas
Al-Amoudi menjelaskan bahwa kesenjangan antara janji bantuan dan pencairan dana sebenarnya sudah lama terjadi dalam isu Palestina. Namun, Amerika Serikat disebut memiliki rekam jejak yang buruk dalam hal ini.
Setelah Kesepakatan Oslo tahun 1993, komunitas internasional hanya memenuhi sekitar 70 persen dari komitmen bantuan mereka. Kesepakatan yang dimediasi AS itu membuat Palestina dan Israel untuk pertama kalinya saling mengakui dan melahirkan Otoritas Palestina untuk mengelola Tepi Barat.
Namun, seiring waktu, pemerintahan Israel disebut terus berusaha melemahkan perjanjian tersebut.
Saat itu, AS berada di posisi ketiga dalam pencairan bantuan, jauh di bawah Uni Eropa yang memenuhi lebih dari 95 persen komitmennya, serta negara-negara Arab.
Hal serupa terjadi usai perang Gaza tahun 2014. Dari total janji bantuan sebesar 2,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp44 triliun dalam konferensi di Kairo, hanya 46 persen yang benar-benar dicairkan dalam tiga tahun.
Kini situasinya dinilai jauh lebih rumit. Jika dulu bantuan diarahkan ke entitas politik resmi seperti Otoritas Palestina, Dewan Perdamaian saat ini justru dianggap mengesampingkan aspirasi politik rakyat Palestina.
Kursi Permanen Rp16 Triliun
Banyak pihak internasional juga mempertanyakan struktur Dewan BOP itu sendiri.
Laporan Al Jazeera sebelumnya mengungkap bahwa dewan tersebut memiliki struktur tiga lapis yang dipenuhi miliarder Amerika dan tokoh pro-Israel, seperti miliarder Marc Rowan, utusan AS Steve Witkoff, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, hingga menantu Trump, Jared Kushner.
Kushner sebelumnya terlibat dalam Abraham Accords, kesepakatan yang membuat Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan mengakui Israel.
Ia juga pernah menyebut rakyat Palestina tidak mampu memerintah diri sendiri. Bahkan, di tengah perang besar Israel di Gaza, Kushner sempat menyebut Gaza sebagai “properti tepi laut yang sangat berharga”.
Piagam Dewan Perdamaian juga memuat aturan kontroversial. Negara yang menyumbang 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,3 triliun bisa mendapatkan “kursi permanen” di dewan tersebut tanpa harus mengikuti masa jabatan normal tiga tahun.
Al-Amoudi menyebut model “bayar untuk pengaruh” ini sebagai bentuk “penjagaan komersial” sekaligus “pemerasan tidak etis”.
“AS ingin komunitas donor bertindak seperti sapu untuk membersihkan kejahatan, pembantaian, dan perang genosida yang dilakukan Israel,” ujarnya.
Menurut dia, banyak negara kini sadar bahwa AS sedang menggiring mereka mendanai proyek yang sebenarnya tidak diinginkan rakyat Palestina maupun komunitas internasional.
Bantuan Kemanusiaan Jadi Alat Tekanan Politik
Krisis pendanaan Dewan Perdamaian juga berkaitan erat dengan syarat politik dan keamanan yang sangat ketat.
Dalam rencana tiga tahap AS untuk Gaza, Hamas dan seluruh kelompok bersenjata Palestina diwajibkan melucuti senjata sebagai syarat pencairan dana rekonstruksi dan pembukaan perbatasan.
Padahal, Israel disebut masih terus melanggar perjanjian gencatan senjata yang tercapai pada Oktober lalu.
Mantan utusan PBB, Nickolay Mladenov, memimpin upaya tahap kedua rencana AS di Kairo yang bertujuan mengganti pemerintahan Hamas dengan administrasi teknokrat.
Para pengamat menilai mengaitkan bantuan kemanusiaan dengan pelucutan senjata tanpa menawarkan negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan 1967 sama saja menjadikan bantuan sebagai alat tekanan politik.
“Kalau AS benar-benar mediator yang adil, seharusnya mereka menawarkan negara Palestina sebagai imbalan pelucutan senjata. Tapi jika yang ditawarkan hanya bantuan darurat sebagai ganti penyerahan senjata, itu bukan negosiasi, melainkan penundukan dengan paksa,” kata al-Amoudi.
Ia juga menyinggung proyek dermaga terapung militer AS di lepas pantai Gaza saat perang berlangsung. Proyek yang ditujukan untuk menyalurkan bantuan itu menghabiskan biaya sekitar 220 hingga 320 juta dolar AS atau sekitar Rp3,5 triliun hingga Rp5,2 triliun, tetapi akhirnya dibongkar hanya empat bulan kemudian.
Sementara itu, bantuan darurat dasar seperti air bersih, obat-obatan, dan pengendalian hama disebut baru terpenuhi sekitar 30 persen.
Bahkan, belum ada satu pun rumah sementara yang masuk ke Gaza untuk para pengungsi sejak gencatan senjata dimediasi AS diberlakukan.
