Trump Diam-diam Sebar Draft Damai Iran ke Israel, Apa Isinya?
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, diam-diam mulai menyebarkan draft kesepakatan damai terkait konflik Iran kepada sejumlah sekutu dekatnya, termasuk Israel. Langkah ini dilakukan di tengah situasi Timur Tengah yang kembali memanas dan ancaman runtuhnya gencatan senjata yang baru berjalan beberapa pekan.
Dokumen rancangan tersebut disebut menjadi upaya terbaru Washington untuk mencegah konflik meluas setelah serangkaian serangan yang melibatkan Iran dan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk.
Menurut laporan yang dikutip The Guardian, isi draft tersebut membuka peluang besar bagi Iran untuk kembali mendapatkan akses ekonomi internasional. Salah satu poin pentingnya adalah pembukaan kembali Selat Hormuz untuk jalur pelayaran komersial serta pencabutan blokade Amerika Serikat terhadap sejumlah pelabuhan Iran.
Tak hanya itu, Iran juga disebut akan memperoleh akses hingga USD 12 miliar atau sekitar Rp210 triliun. Aset yang selama ini dibekukan di luar negeri.
Sebagai imbalannya, negosiasi baru mengenai program nuklir Iran akan dimulai dalam waktu 60 hari. Pembahasan itu mencakup stok uranium yang diperkaya, penghentian sementara pengayaan nuklir, hingga pengawasan langsung oleh Badan Energi Atom Internasional atau IAEA.
Iran juga diminta menegaskan kembali bahwa mereka tidak akan menggunakan senjata nuklir. Namun, proposal tersebut justru memunculkan kegelisahan di Israel. Sebab, draft itu dinilai belum memberikan komitmen keras dari Teheran soal penghentian permanen program nuklirnya.
Situasi semakin rumit setelah Iran meluncurkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait pada Kamis waktu setempat. Serangan itu disebut sebagai respons atas operasi militer Washington terhadap dugaan aktivitas drone Iran di dekat Selat Hormuz.
Ketegangan ini membuat pasar energi global kembali cemas. Harga minyak dunia sempat melonjak sekitar 2 persen meski masih berada di bawah level USD 100 per barel.
Di sisi lain, Garda Revolusi Iran (IRGC) menegaskan bahwa mereka tetap mengontrol penuh lalu lintas di Selat Hormuz. Dalam pernyataannya, IRGC menyebut sebanyak 26 kapal tanker minyak dan kapal dagang telah diberi izin melintas dalam 24 jam terakhir.
“Izin melintas wajib diperoleh dan jalur lain akan dianggap sebagai bentuk gangguan,” demikian pernyataan IRGC.
Militer Iran juga mengklaim telah menghentikan empat kapal yang mencoba melewati selat tanpa menyalakan transponder. Dua kapal disebut dipaksa berhenti, sementara dua lainnya diminta berbalik arah.
Sementara itu, Pakistan ikut mengambil peran penting dalam upaya diplomasi. Menteri Luar Negeri Pakistan, Mohammad Ishaq Dar, dijadwalkan terbang ke Washington untuk bertemu Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.
Pakistan bersama Qatar saat ini menjadi mediator komunikasi tidak langsung antara Washington dan Teheran.
Di Moskow, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Ali Bagheri kembali menegaskan tuntutan negaranya agar aset-aset Iran yang dibekukan dicairkan tanpa syarat apa pun.
Amerika Serikat justru merespons dengan ancaman sanksi baru. Pemerintahan Trump dikabarkan siap menjatuhkan hukuman ekonomi terhadap pihak-pihak yang membantu Iran menerapkan sistem tarif atau pungutan di Selat Hormuz, termasuk Oman.
Trump bahkan memicu kemarahan diplomatik setelah mengancam akan “menghancurkan Oman” apabila negara tersebut membuat kesepakatan dengan Iran terkait pungutan kapal di jalur strategis itu.
Pernyataan tersebut mengejutkan banyak diplomat di kawasan Teluk. Oman selama ini dikenal sebagai sekutu Barat yang aktif menjadi mediator konflik Timur Tengah.
Di tengah tekanan eksternal, pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, meminta para pejabat negaranya tidak terpecah akibat tekanan politik dan ekonomi.
“Amerika Serikat dan Israel ingin membuat negara ini bertekuk lutut. Rencana buta musuh adalah menciptakan perpecahan dan kehancuran untuk menutupi kekalahan militer mereka,” kata Khamenei.
Situasi di dalam negeri Iran sendiri juga disebut semakin represif. Amnesty International melaporkan lebih dari 6.000 orang telah ditangkap sejak ofensif militer AS dan Israel dimulai pada Februari lalu.
Mereka yang ditahan disebut mencakup demonstran, jurnalis, pengacara, aktivis HAM, hingga kelompok minoritas etnis dan agama.
