Polemik Pengadaan 21.801 Motor Listrik yang Buat Dadan Hindayana Jadi Tersangka Korupsi MBG, Sempat Ditolak Purbaya
Penetapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka membuka kembali polemik pengadaan ribuan motor listrik di untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jauh sebelum kasus ini memasuki tahap penyidikan, pengadaan motor listrik tersebut sudah menjadi perhatian publik setelah sebuah video yang memperlihatkan ribuan motor listrik berlogo BGN beredar luas di media sosial.
Kontroversi bermula ketika akun TikTok @NOVIR007 mengunggah video pada 6 April 2026. Dalam rekaman tersebut terlihat ribuan motor listrik yang masih terbungkus plastik tersusun di dalam sebuah gudang berukuran besar.
Perekam video menyebut kendaraan tersebut dipersiapkan untuk kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Barat.
"Ini ready buat Provinsi Jabar doang ni, ini gudangnya tuh. Hari ini finishing buat Provinsi Jabar. Kalau hoaks jangan bilang ini video AI ya, motornya CRF tuh," ujar perekam dalam video tersebut.
Dalam unggahan yang sama, ia juga mengklaim jumlah kendaraan yang tersimpan di lokasi mencapai puluhan ribu unit.
"ini tuh motornya tuh udah ready siap diantar, sampai ke belakang, ada yang bilang juga ini akun fake, tuh motornya motor listrik ya, jadi saya gak perlu ngejelasin berapa kali, tuh mereknya ya biar jelas, oke, ini yang mau di kirim ke jawa barat, siap jalan," katanya.
Video tersebut dengan cepat menyebar luas dan menimbulkan berbagai spekulasi mengenai proyek pengadaan kendaraan operasional di BGN.
Dadan Akui Pengadaan, Bantah Angka 70 Ribu Unit
Merespons kabar tersebut, Dadan Hindayana membenarkan bahwa motor listrik dalam video merupakan bagian dari pengadaan resmi BGN. Namun, Dadan membantah klaim yang menyebut jumlah kendaraan mencapai 70 ribu unit.
"Informasi 70.000 unit itu tidak benar atau hoaks. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025," kata Dadan pada 7 April 2026.
Menurut Dadan, kendaraan tersebut disiapkan untuk mendukung operasional para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Ia menjelaskan proses pengadaan sudah berjalan sejak Desember 2025 dan kendaraan belum didistribusikan karena masih harus melalui proses administrasi negara.
"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum didistribusikan kepada setiap Kepala SPPG," pungkasnya.
Belakangan diketahui motor yang dibeli berasal dari merek Emmo Electric Mobility Indonesia dengan dua tipe berbeda, yakni Emmo-JVX GT dan Emmo-JV Max.
Berdasarkan informasi, Emmo-JVX GT dipasarkan dengan harga Rp56,8 juta per unit, sedangkan Emmo-JV Max dijual sekitar Rp48,8 juta.
Sementara itu, data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Inaproc menunjukkan anggaran proyek pengadaan kendaraan tersebut mencapai Rp1,22 triliun yang berasal dari APBN.
DPR Akui Tak Pernah Dapat Penjelasan
Penjelasan Dadan ternyata tidak meredakan polemik. Sebaliknya, muncul pertanyaan baru terkait proses pengadaan yang disebut tidak pernah dibahas bersama DPR.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengungkapkan pihaknya tidak pernah menerima laporan ataupun konsultasi mengenai rencana pembelian motor listrik tersebut.
"Enggak ada (konsultasi), karena kalau disampaikan ke kami disini, pasti akan kami tolak," kata Charles pada 8 April 2026.
Charles juga menyoroti sejumlah kejanggalan yang muncul setelah beredarnya video viral tersebut.
Salah satunya terkait informasi mengenai distributor motor listrik yang disebut belum memiliki kantor yang sepenuhnya selesai dibangun.
"Yang lucu lagi, tadi pagi saya sempat menonton video salah satu media, bahkan kantornya saja belum jadi, kantor distributor dari motor ini belum jadi," ucapnya.
"Dan ternyata di dalam sudah dipersiapkan akan ada satu SPPG yang akan beroperasi di sana. Jadi ini something fishy, jadi kita akan meminta penjelasan dari Pak Kepala BGN di depan," imbuhnya.
Usulan Sempat Ditolak Purbaya
Sorotan terhadap proyek tersebut semakin tajam setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa usulan pembelian motor listrik pernah diajukan pada tahun 2025.
Menurut Purbaya, saat itu pengadaan kendaraan diajukan bersamaan dengan rencana pembelian komputer dalam jumlah besar.
Ia mengaku sempat menolak usulan tersebut karena menilai kebutuhan utama Program MBG seharusnya berfokus pada penyediaan makanan bagi penerima manfaat.
"Tahun lalu sempat kita nggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor. Tapi sekarang saya belum tahu, saya akan lihat lagi seperti apa," katanya pada 7 April 2026 lalu.
Purbaya berpandangan bahwa kebutuhan operasional tertentu semestinya dapat dipenuhi oleh mitra pelaksana program dari keuntungan usaha yang mereka peroleh.
"Bukan nggak boleh, kita nggak tahu programnya seperti apa, tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnis kan udah untung cukup, mereka cicil dari sana harusnya, tapi saya akan coba cek lagi (soal pengadaan motor)," kata dia.
Meski sempat ditolak, proyek pengadaan motor listrik tetap berjalan. Kondisi ini membuat Purbaya kembali memberikan penjelasan pada awal Mei 2026.
Ia menyebut terdapat kelemahan dalam sistem penganggaran yang membuat pengadaan tersebut tetap lolos meskipun sebelumnya sudah ditolak.
"Itu software dari Dirjen Anggaran, itu sedang diperbaiki sehingga nggak kebobolan kayak kemarin tuh. Kamu kebobolan kan," kata Purbaya
"Tahun lalu kita sudah menolak beli motor untuk BGN. Jadi, saya tolak. Pokoknya ada kebocoran dari acara tertentu malah melewati itu sehingga softwarenya tidak terdeteksi ya, sehingga sempat keluar. Sekarang sudah kita perbaiki dan hal seperti itu akan kita kurangi semaksimal mungkin," sambung dia.
