Didorong Luhut, Ditolak Purbaya, Apa Itu Family Office?

— Istilah family office kembali mencuat ke publik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menggunakan dana APBN untuk membiayai proyek tersebut.

Meski ramai dibicarakan, banyak pihak masih belum memahami apa sebenarnya konsep family office yang digagas oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan itu.

“Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya,” ujar Purbaya di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Apa Itu Family Office?

Secara sederhana, family office adalah perusahaan swasta yang mengelola kekayaan, investasi, dan urusan keuangan keluarga superkaya (high net worth individuals).

Tujuannya bukan hanya menjaga harta, tapi juga memastikan kekayaan tersebut dapat diwariskan dan dikelola lintas generasi secara efisien.

Konsep family office pertama kali populer di Amerika Serikat dan Eropa, lalu berkembang di pusat keuangan dunia seperti Hong Kong dan Singapura.

Konsep Family Office Versi Indonesia

Luhut Binsar Pandjaitan, pencetus ide family office di Indonesia, menjelaskan bahwa program ini akan menjadi pusat pengelolaan dana global dari para miliarder dunia yang memilih menyimpan kekayaannya di Indonesia.

Namun, penyimpanan dana tersebut tidak hanya bersifat pasif.

Para pemilik modal wajib menanamkan investasi pada proyek-proyek strategis di dalam negeri.

“Mereka (orang superkaya dunia) tidak dikenakan pajak tapi harus investasi, dan (dari) investasi nanti akan kita pajaki,” kata Luhut melalui akun Instagram pribadinya, Senin (1/7/2024).

Dana yang disimpan bisa mencapai 10 juta–30 juta dollar AS, kemudian diinvestasikan ke sektor unggulan seperti hilirisasi industri, budidaya rumput laut (seaweed), hingga proyek berorientasi ekspor lainnya.

Menurut Luhut, skema ini akan menggerakkan ekonomi nasional, membuka lapangan kerja baru, dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu hub keuangan Asia.

“Kan banyak proyek di sini, ada hilirisasi, seaweed, dan macam-macam. Jadi Indonesia itu punya peluang besar dan harus diambil peluang ini, tentu harus menguntungkan Indonesia,” ujarnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta pada Senin (13/10/2025).

Potensi Dana Kelolaan Family Office

Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut, potensi ekonomi dari proyek family office sangat besar.

Pemerintah menargetkan Indonesia bisa menarik 5 persen dari total dana kelolaan family office dunia yang mencapai 11,7 triliun dollar AS.

Artinya, jika target tercapai, Indonesia berpeluang mengelola dana senilai 500 miliar dollar AS dalam beberapa tahun ke depan.

“Kalau Indonesia bisa menarik 5 persen saja, ini sudah bicara angka 500 miliar dollar AS. Ini peluang tambahan yang akan dikaji lintas sektor,” ujar Sandiaga seusai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/7/2024).

Asal Mula Gagasan Family Office di Indonesia

Rencana pembentukan family office pertama kali disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan saat menjabat sebagai Menko Marves di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Wacana itu diungkapkan di hadapan delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Bali, pada Mei 2024.

“Kami dorong Bali ini menjadi hub (pusat) untuk family office seperti di Hong Kong dan Singapura,” kata Luhut kala itu.

Sejak saat itu, Luhut aktif menawarkan peluang investasi kepada konglomerat dunia agar membuka family office di Indonesia.

Ia bahkan mengaku meminta masukan dari tokoh investasi global seperti Ray Dalio.

Progres dan Dukungan Pemerintah untuk Family Office

Menurut Luhut, Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan lampu hijau untuk pembentukan family office. Ia berharap proyek tersebut bisa dimulai secepatnya.

“Kita mau cepat. Kalau saya ketemu presiden, saya mau usul bulan depan bisa kita jalankan. Kita sudah lama studi," kata Luhut di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Ia menegaskan Indonesia tidak boleh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia, yang telah lebih dulu mengembangkan family office.

Meski sempat menargetkan beroperasi pada Februari 2025, proyek ini hingga kini masih menunggu keputusan akhir dari Presiden Prabowo.

“Masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan Presiden. Kita harap tahun ini harus bisa (beroperasi),” ujar Luhut di Bursa Efek Indonesia, Senin (28/7/2025).

Menkeu Purbaya Tolak Pakai Dana APBN

Meski mendukung inisiatif DEN, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai proyek family office.

“Biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana,” ujarnya di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Purbaya menilai, APBN sebaiknya difokuskan pada program prioritas yang berdampak langsung terhadap ekonomi rakyat.

“Saya fokus. Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pas pelaksananya tepat waktu, tepat sasaran, dan enggak ada yang bocor,” ujarnya menegaskan.

Konsep family office menawarkan peluang besar bagi Indonesia untuk menarik dana global dan memperkuat posisi sebagai pusat investasi regional.

Namun, tantangannya ada pada regulasi, pengawasan, serta transparansi agar sistem ini tidak dimanfaatkan untuk praktik pencucian uang atau penghindaran pajak.

Jika dikelola dengan hati-hati dan profesional, family office bisa menjadi instrumen baru yang membawa investasi jangka panjang dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bagi Indonesia.

Sebagian artikel ini telah tayang di KOMPAS.com dengan judul .

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.