AHY Dikaitkan Korupsi MBG, Demokrat Tegaskan Putra SBY Tak Kenal Sony Sonjaya: Dipastikan Fitnah
Partai Demokrat angkat bicara terkait rumor yang menyebut Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terlibat dalam kasus korupsi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beredar di media sosial.
Bantahan itu muncul setelah beredarnya daftar yang memuat tulisan "2 orang kolonel usulan AHY" dan dikaitkan dengan keterangan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, yang saat ini berstatus tersangka.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan tidak ada hubungan apa pun antara AHY dan Sony Sonjaya.
"Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak mengenal Saudara Sony Sonjaya. AHY tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Saudara Sony Sonjaya," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu 10 Juni 2026.
Menurut Herzaky, AHY juga tidak pernah terlibat dalam pengusulan maupun pemberian rekomendasi terkait program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ataupun urusan lain yang berhubungan dengan Sony Sonjaya.
"AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta dukungan kepada Saudara Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung," ujarnya.
Demokrat menilai informasi yang beredar tidak menjelaskan secara rinci siapa sosok yang dimaksud dengan singkatan AHY maupun identitas "2 orang kolonel" yang tercantum dalam unggahan tersebut.
Karena itu, Herzaky menegaskan tidak ada dasar yang dapat digunakan untuk menghubungkan frasa tersebut dengan AHY. Ia menyebut tudingan tersebut sebagai informasi yang tidak benar apabila memang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu.
"Karena itu, frasa '2 orang Kolonel usulan AHY', jika yang dimaksud menyangkut Agus Harimurti Yudhoyono, maka hal tersebut dapat dipastikan sebagai fitnah dan sama sekali tidak mengandung kebenaran," tegasnya.
Dalam pernyataannya, Herzaky juga menegaskan komitmen Demokrat terhadap kebebasan pers. Meski demikian, ia meminta setiap informasi yang menyebut nama seseorang maupun lembaga disajikan berdasarkan fakta yang telah diverifikasi.
"Partai Demokrat menghormati kebebasan pers dan mendukung kerja jurnalistik yang profesional. Namun, kami berharap setiap informasi yang menyebut nama individu maupun institusi disampaikan secara akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta yang terverifikasi," katanya.
Sebelumnya, Sony Sonjaya melalui tim kuasa hukumnya mengajukan permohonan sebagai justice collaborator (JC) kepada penyidik Kejaksaan Agung. Langkah itu disebut untuk membantu mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara korupsi tata kelola Program MBG.
Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, menyatakan kliennya telah memberikan keterangan mengenai lebih dari 20 nama selama proses pemeriksaan berlangsung.
Dalam kasus tersebut, Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga tersangka, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung.
Penyidik menduga terdapat sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG, mulai dari penunjukan mitra SPPG yang tidak memenuhi ketentuan hingga dugaan praktik mark up dalam pengadaan sejumlah kebutuhan program.
