Aturan Visa Baru Presiden Trump Ancam Perusahaan Teknologi AS

Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menandatangani aturan baru yang mewajibkan perusahaan membayar biaya hingga 100.000 dollar AS (sekitar Rp 1,66 miliar) per tahun untuk setiap visa kerja H-1B.

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah paling drastis dalam upaya pemerintahannya membatasi imigrasi legal, khususnya pada sektor ketenagakerjaan. Namun, di sisi lain, ini menjadi ancaman bagi perusahaan, seperti di bidang teknologi, misalnya.

H-1B adalah program visa populer yang memungkinkan perusahaan AS merekrut tenaga kerja asing terampil, terutama di bidang teknologi, sains, teknik, matematika, hingga kedokteran.

Program ini dibatasi 65.000 visa baru per tahun, dengan tambahan 20.000 untuk lulusan pascasarjana universitas AS. Biasanya visa berlaku tiga tahun dan bisa diperpanjang, bahkan menjadi jalan menuju green card.

Sebelumnya, biayanya 215 dollar AS (sekitar Rp 3,56 juta) dengan sistem undian acak atau lotere.

Langkah Trump ini langsung memicu kekhawatiran di kalangan raksasa teknologi seperti Amazon, Google, Microsoft, dan JPMorgan.

Kekayaan Elon Musk anjlok hingga 12 miliar dollar AS atau sekitar Rp 195,3 triliun (asumsi kurs Rp 16.274 per dollar AS) pada Senin (7/7/2025), menyusul jatuhnya harga saham Tesla.

Beberapa perusahaan disebut telah memperingatkan karyawan pemegang visa H-1B agar tetap berada di AS dan menunda perjalanan internasional hingga ada kejelasan lebih lanjut. Internal email yang bocor menyebut, jika karyawan berada di luar negeri, mereka diminta segera kembali sebelum aturan berlaku.

Pemerintah berdalih aturan baru ini ditujukan untuk menghentikan praktik penyalahgunaan program H-1B yang dianggap merugikan pekerja lokal.

Data yang dirilis Gedung Putih menunjukkan jumlah pekerja IT dengan visa H-1B melonjak drastis, sementara angka pengangguran lulusan ilmu komputer di AS juga meningkat.

Atas dasar itu, Trump menuding perusahaan teknologi memanfaatkan program ini untuk mempekerjakan pekerja asing dengan upah lebih rendah, sekaligus memotong pekerjaan bagi warga lokal.

Namun, kritik menyebut aturan baru justru bisa menjadi bumerang. Venture capitalist Deedy Das menilai biaya tinggi akan membuat AS kehilangan daya tarik bagi talenta terbaik dunia.

“Jika AS berhenti menarik talenta terbaik, kemampuan inovasi dan pertumbuhan ekonominya akan turun drastis,” katanya di platform X.

Banyak tokoh Silicon Valley juga mengingatkan bahaya dari kebijakan ini. Elon Musk, yang sepanjang tahun ini dikenal sebagai sekutu dekat Trump, pernah bekerja di AS menggunakan visa H-1B setelah tiba sebagai mahasiswa.

Pada Desember lalu, Musk bahkan melontarkan kata-kata kasar kepada seorang pengkritik program H-1B di platform X.

“Alasan saya bisa berada di Amerika, bersama begitu banyak orang penting yang membangun SpaceX, Tesla, dan ratusan perusahaan lain yang membuat Amerika kuat, adalah karena H-1B. Saya akan berperang soal isu ini dengan cara yang tak bisa Anda bayangkan,” tulis Musk.

Kevin Systrom (kanan) dan Mike Krieger (kiri)

Kisah serupa juga datang dari Mike Krieger, co-founder Instagram yang kini menjabat Chief Product Officer di perusahaan AI Anthropic.

Lulusan Stanford asal Brasil itu pernah memegang visa H-1B saat bekerja di startup Meebo. Ia bahkan nyaris membatalkan rencana mendirikan Instagram pada 2010 karena proses perpindahan visanya memakan waktu berbulan-bulan.

Asosiasi modal ventura AS, National Venture Capital Association (NVCA), juga menilai pembatasan H-1B dapat menghambat lahirnya perusahaan teknologi baru.

Dalam surat ke National Science Foundation awal tahun ini, NVCA menekankan bahwa menaikkan kuota H-1B sangat penting untuk mendorong lebih banyak perusahaan rintisan yang didirikan imigran.

Meski visa ini tidak ideal untuk pendiri startup sejak awal, pengalaman kerja yang didapat lewat H-1B memperluas jalur bagi imigran untuk kelak mendirikan perusahaan mereka sendiri.

Di sisi lain, Gedung Putih tetap bersikeras bahwa program ini merugikan pekerja AS. Dalam pernyataannya, pemerintah menuding ada perusahaan yang pada tahun fiskal ini mendapat persetujuan lebih dari 5.000 pekerja H-1B, tapi di saat bersamaan justru memangkas sekitar 16.000 pekerja lokal.

Proklamasi yang ditandatangani Trump juga menyebut alasan perlindungan keamanan nasional, sekaligus menginstruksikan Menteri Tenaga Kerja untuk meninjau ulang standar gaji agar perusahaan tidak lagi bisa menekan upah melalui pekerja asing.

Dampak langsung kebijakan ini terlihat di pasar modal. Saham perusahaan jasa IT yang sangat bergantung pada pekerja H-1B, seperti Cognizant, Infosys, dan Wipro, turun antara 2 hingga 5 persen setelah pengumuman.

Para analis memperingatkan, beban tambahan jutaan dollar per tahun bisa membuat perusahaan memindahkan sebagian pekerjaan bernilai tinggi ke luar negeri, yang pada akhirnya justru melemahkan posisi AS dalam persaingan global, termasuk di bidang kecerdasan buatan yang kian strategis.

India dan China, dua negara dengan pemegang visa H-1B terbanyak, juga kemungkinan akan merasakan dampak langsung.

Tahun lalu, India tercatat menyumbang 71 persen pemegang H-1B, sedangkan China berada di urutan kedua dengan 11,7 persen, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari Tech Crunch, Selasa (23/9/2025).

Trump bahkan menambahkan opsi “gold card", yakni izin tinggal permanen dengan biaya 1 juta dollar AS (sekitar Rp 16,59 miliar). Skema ini dinilai memberi jalan khusus bagi kalangan super kaya, berbeda dengan program H-1B yang ditujukan untuk tenaga kerja terampil.

Kebijakan baru ini menambah panjang daftar langkah proteksionis Trump di bidang imigrasi sejak kembali menjabat Januari lalu. Meski dalam jangka pendek bisa menambah penerimaan negara, para pengamat menilai AS berisiko kehilangan masa depan inovasi demi kepentingan politik jangka pendek.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.