Said Iqbal Siap Sampaikan Evaluasi Kinerja Kementerian ke Presiden, Yakin Menteri Kabinet Prabowo Bekerja dengan Baik
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menegaskan dirinya akan menjalankan tugas dengan memberikan masukan, analisis kebijakan, serta evaluasi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait berbagai persoalan ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Indonesia.
Dalam menjalankan tugas tersebut, Said Iqbal mengaku akan berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan sektor ketenagakerjaan. Ia juga menegaskan bahwa setiap program dan kebijakan harus berjalan efektif demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kalangan pekerja.
Meski demikian, Said Iqbal menyampaikan keyakinannya bahwa para menteri yang saat ini membantu Presiden Prabowo telah bekerja dengan baik dalam menjalankan tugas masing-masing.
“Saya akan berkoordinasi dengan para menteri. Jika ada yang tidak bekerja dengan baik, tentu bisa dilaporkan kepada Presiden. Kalau tidak bisa bekerja, ya lebih baik mundur saja. Tetapi saya yakin para menteri saat ini bekerja dengan baik,” ujar Said Iqbal.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari komitmennya untuk memastikan berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja dapat berjalan sesuai harapan.
Siap Laporkan Langsung kepada Presiden
Said Iqbal menjelaskan bahwa dirinya memiliki tugas memberikan laporan, masukan, dan analisis kebijakan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara.
Menurutnya, arah kebijakan yang ingin diwujudkan Presiden Prabowo adalah menghidupkan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni memastikan kekayaan alam Indonesia dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
Dalam konteks tersebut, buruh menjadi salah satu kelompok masyarakat yang harus mendapatkan perhatian serius.
“Saya akan memberikan laporan langsung kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara. Pada intinya, Presiden berorientasi menghidupkan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945, di mana segala bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Buruh menjadi bagian penting dari rakyat,” katanya.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Disertai Pemerataan
Said Iqbal mendukung target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah hingga mencapai 8 persen secara bertahap. Namun menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pemerataan kesejahteraan dan kesempatan bagi seluruh masyarakat.
Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pertumbuhan tersebut dapat dirasakan masyarakat luas, termasuk para pekerja.
“Pertumbuhan itu harus diimbangi dengan redistribusi kekayaan yang merata dan kesetaraan kesempatan. Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama,” ujarnya.
Fokus pada Kepastian Kerja, Pendapatan, dan Jaminan Sosial
Dalam menjalankan tugas sebagai Penasihat Khusus Presiden, Said Iqbal menyebut ada tiga aspek utama yang akan menjadi fokus perhatiannya.
Pertama adalah job security atau kepastian kerja. Menurutnya, pemerintah perlu terus mendorong penciptaan lapangan kerja baru serta memperkuat sektor industri agar mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Kedua adalah income security atau kepastian pendapatan. Ia menekankan pentingnya memastikan pekerja memperoleh penghasilan yang layak sehingga tidak ada lagi fenomena masyarakat bekerja namun tetap hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit.
Ketiga adalah social security atau jaminan sosial. Menurutnya, perlindungan sosial harus menjangkau seluruh pekerja, termasuk mereka yang berada di sektor informal.
“Tiga hal inilah yang akan menjadi fokus kami dalam memberikan saran, pendapat, dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait kesejahteraan buruh,” katanya.
Kawal Isu Strategis Ketenagakerjaan
Said Iqbal juga menyoroti sejumlah isu strategis yang akan menjadi perhatian dalam waktu dekat, termasuk pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Menurutnya, regulasi tersebut harus mampu memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pekerja, termasuk terkait sistem outsourcing atau alih daya yang selama ini menjadi perhatian kalangan buruh.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya upah layak sebagai instrumen untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Menurutnya, peningkatan daya beli akan berdampak positif terhadap konsumsi dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Daya beli naik, konsumsi naik. Konsumsi naik, ekonomi akan tumbuh,” ujarnya.
Tak hanya pekerja formal, Said Iqbal juga menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja sektor informal, pekerja migran, pengemudi ojek online, hingga pelaku usaha kecil yang selama ini belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan sosial yang memadai.
Ia berharap berbagai aspirasi yang diperoleh dari lapangan dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang membantu Presiden dalam mengambil keputusan, sekaligus memperkuat kesejahteraan pekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Dalam menjalankan tugasnya, Said Iqbal menegaskan akan terus membangun komunikasi dengan para menteri dan pemangku kepentingan terkait. Namun di saat yang sama, ia juga menaruh optimisme bahwa jajaran kabinet saat ini memiliki komitmen yang kuat untuk bekerja demi kepentingan masyarakat dan menjalankan program-program pemerintah secara maksimal.
