Duduk Perkara Dedi Mulyadi Kritik PTPN, Tuding BUMN Ini Keliru dan Tidak Tegas

Duduk Perkara Dedi Mulyadi Kritik PTPN, Tuding BUMN Ini Keliru dan Tidak Tegas

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengkritik kinerja PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

Kritik tersebut ia sampaikan ketika berbincang dengan Regional Head PTPN I Regional 2, Desmanto.

Keduanya sempat berbincang ketika menghadiri kegiatan penanaman teh di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jabar pada Selasa (16/12/2025).

Duduk Perkara Dedi Mulyadi Kritik PTPN

Dedi mengkritik PTPN karena perusahaan pelat merah ini dinilai lemah dalam pengawasan dan pengelolaan.

Hal tersebut membuka celah bagi perusakan dan perubahan fungsi lahan secara ilegal.

Adapun lokasi penanaman teh di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung sempat disorot publik karena menjadi titik kerusakan dan peralihan fungsi perkebunan.

Menurut Dedi, langkah PTPN menyewakan lahan merupakan salah satu penyebab yang membuat masyarakat berani menggarap lahan perkebunan yang tidak sesuai peruntukannya.

Ia tidak segan-segan menuding bahwa langkah PTPN menyewakan lahan sebagai sebuah kekeliruan.

“Saya harus jujur. Penyebab masyarakat berani itu karena sejak awal PTPN-nya keliru,” ujar Dedi dikutip dari , Selasa (16/12/2025).

“Ketika lahan disewakan, masyarakat merasa punya legitimasi. Itu yang harus dibenahi. Saya menyampaikan ini terbuka karena mencintai negara dan Tanah Air,” tambahnya.

Dedi juga mengkritik sikap PTPN yang tidak tegas menjaga kawasan perkebunan.

Hal tersebut menyebabkan fungsi lahan berubah dari tanaman keras menjadi hortikultura, seperti sayuran.

Dedi menekankan bahwa tanaman keras berfungsi untuk menjaga konservasi dan daya dukung lingkungan.

Menurut eks Bupati Purwakarta tersebut, alih fungsi lahan di kawasan hulu turut menyebabkan risiko banjir dan tanah longsor di Bandung Raya menjadi meningkat.

Dedi berharap agar bencana ekologis seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Pulau Sumatera tidak terjadi di Jabar.

“Perilaku yang merusak alam harus ditinggalkan. Harus berani tegas, termasuk menindak aparat internal yang melakukan pelanggaran. Kita ini diberi amanah untuk menjaga negara, jangan kalah dalam mencintai negeri sendiri,” ujar Dedi.

“Kita belajar dari bencana di Sumatera. Polanya sama, gunung gundul, lereng berubah jadi kebun kentang. Sungai mengalami sedimentasi, aliran air menjadi deras, jembatan terdampak, lumpur dan kayu terbawa arus,” tambahnya.

PTPN Akui 1.500 Lahan Sudah Beralih Fungsi

Sementara itu, Desmanto mengakui bahwa sekitar 1.500 dari 6.000 hektar lahan yang dikelola PTPN I Regional 2 sudah beralih fungsi menjadi lahan tanaman sayuran.

Perubahan fungsi lahan membuat daya serap air menurun serta limpasan ke permukaan menjadi meningkat.

Terkait kondisi tersebut, Desmanto menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk mengembalikan fungsi lahan secara bertahap.

Caranya dengan menanam kembali tanaman perkebunan dan tanaman keras yang mendukung konservasi lingkungan.

“Dari hampir 6.000 hektar lahan, sekitar 1.500 hektar sudah ditanami tanaman semusim seperti sayuran. Dampaknya adalah run off tinggi dan pendangkalan sungai. Padahal, jika terjadi bencana, biaya yang ditanggung akan jauh lebih besar,” kata Desmanto.

“Kami akan mengembalikan ke tanaman perkebunan dan siap bekerja sama dengan pemerintah kabupaten. Penanaman kembali kina, teh, kopi, dan komoditas tahunan lainnya diharapkan bisa memulihkan fungsi konservasi sekaligus tetap memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat,” pungkasnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang