Longsor di Sumedang, Dedi Mulyadi Kritik Kerusakan Lingkungan dan Budaya Kencleng

 Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan peninjauan langsung ke lokasi longsor di jalur penghubung Sumedang–Subang, tepatnya di wilayah Cikaramas.

Dalam kunjungan tersebut, ia tidak hanya melihat dampak fisik bencana, tetapi juga menyoroti persoalan lingkungan dan sosial yang muncul di lokasi.

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan penanganan longsor berjalan optimal sekaligus mencari akar permasalahan agar kejadian serupa tidak terulang.

Apa penyebab utama longsor di jalur Sumedang–Subang?

Saat berada di lokasi, Dedi Mulyadi mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi tebing di sepanjang jalur tersebut yang terlihat gundul.

Ia menduga kuat bahwa longsor dipicu oleh hilangnya vegetasi alami, khususnya tanaman bambu yang selama ini berfungsi sebagai penahan tanah.

"Bambu yang menjadi pengaman jalan dibabat habis sehingga penahannya tidak ada. Biaya perbaikan longsor ini jauh lebih mahal daripada harga bambu yang ditebang," tegasnya.

Menurutnya, penebangan bambu untuk kebutuhan pembangunan telah menghilangkan fungsi ekologis yang sangat penting.

Akar bambu yang kuat seharusnya mampu menjaga struktur tanah agar tetap stabil, terutama di wilayah perbukitan.

Dedi pun mengusulkan agar pemerintah daerah mempertimbangkan pembebasan lahan di sekitar jalur tersebut, sehingga kawasan bisa ditanami kembali dengan bambu sebagai benteng alami.

Apa yang terjadi di tengah kemacetan akibat longsor?

Selain menyoroti kerusakan lingkungan, Dedi Mulyadi juga menemukan persoalan sosial di lokasi.

Saat terjadi kemacetan, sejumlah pemuda terlihat mengatur lalu lintas sambil meminta sumbangan dari pengendara menggunakan wadah atau kencleng.

Mengetahui hal tersebut, Dedi langsung memberikan teguran keras dan meminta aktivitas tersebut dihentikan.

"Orang Jawa Barat itu kaya, harus punya harga diri. Jangan memperlihatkan diri seolah-olah kita susah dengan meminta-minta di jalan,” ujarnya.

Ia menilai praktik tersebut tidak hanya mengganggu pengguna jalan, tetapi juga merusak citra masyarakat.

Bahkan, ia sempat terkejut mengetahui bahwa penghasilan dari aktivitas tersebut bisa mencapai Rp 1 juta per hari.

Bagaimana solusi yang ditawarkan pemerintah?

Alih-alih hanya melarang, Dedi Mulyadi menawarkan solusi konkret agar para pemuda tetap bisa berkontribusi tanpa harus meminta-minta.

Ia menjanjikan bantuan dana sebesar Rp 10 juta untuk mendukung operasional pengaturan lalu lintas selama proses perbaikan jalan berlangsung.

"Saya kasih Rp 10 juta untuk sebulan, tapi dengan syarat tidak boleh ada yang minta uang lagi! Pakai rompi, pakai topi, tunjukkan bahwa kalian tertib bekerja membantu masyarakat," pesannya.

Sebagai langkah awal, Dedi langsung menyalurkan dana sebesar Rp 5 juta melalui asistennya.

Langkah ini diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat dari budaya meminta-minta menjadi budaya kerja yang lebih produktif dan bermartabat.

Selain itu, Dedi menegaskan bahwa perbaikan jalan dan penanganan longsor telah dibiayai dari pajak masyarakat, sehingga tidak perlu ada pungutan tambahan di lapangan.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Hentikan Budaya Minta-Minta di Jalan, Dedi Mulyadi 'Gaji' Pengatur Jalan Longsor Rp10 Juta. 

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang