Dedi Mulyadi Kritik Purbaya Soal Pemda Parkir Duit di Bank: Rugikan Daerah yang Baik

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti masih banyaknya dana milik pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank.

Ia menyebut, ada 15 pemda yang diketahui “memarkir” uang mereka dengan total mencapai Rp234 triliun.

Menurut Purbaya, kondisi ini menunjukkan lemahnya kemampuan pemda dalam menyerap anggaran yang telah disediakan.

“Serapan rendah mengakibatkan menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada tapi soal kecepatan eksekusi,” kata Purbaya saat rapat bersama kepala daerah secara daring di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Ia mengungkapkan, hingga September 2025, serapan anggaran APBD dari seluruh provinsi baru mencapai 51,3 persen atau sekitar Rp712,8 triliun dari total pagu Rp1.389 triliun. Angka ini menurun 13,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Purbaya menilai, penurunan tersebut terutama disebabkan oleh melemahnya belanja modal daerah. Padahal, sektor ini seharusnya berdampak langsung terhadap pembangunan dan penciptaan lapangan kerja.

“Artinya perputaran ekonomi daerah berjalan lebih lambat. Yang perlu perhatian serius adalah belanja modal hanya Rp58,2 triliun atau turun lebih dari 31 persen,” ujarnya.

“Padahal ini belanja yang langsung berdampak ke pembangunan dan lapangan kerja,” tegasnya.

Ia juga menyoroti turunnya serapan di pos lain seperti belanja barang dan jasa. Purbaya kemudian meminta seluruh pemda segera mempercepat realisasi anggaran di sisa waktu tahun ini.

“Saya ingatkan, percepatan realisasi belanja terutama yang produktif harus ditingkatkan dalam tiga bulan terakhir tahun ini. Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito,” jelasnya.

“Kalau uangnya bergerak, ekonomi ikut hidup dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya,” tambahnya.

Dedi Mulyadi: Jangan Asal Tuduh, Umumkan Daerahnya Secara Terbuka

Pernyataan Purbaya itu langsung ditanggapi oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia menantang Menkeu untuk membuka secara terang-benderang daerah mana saja yang dituding menyimpan dana APBD dalam bentuk deposito.

Tudingan tersebut muncul usai Purbaya menyebut beberapa daerah yang diduga menyimpan uang di bank, antara lain DKI Jakarta Rp14,683 triliun, Jawa Timur Rp6,8 triliun, dan Jawa Barat Rp4,17 triliun.

“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/10/2025).

Dedi menilai tudingan bahwa seluruh daerah menahan belanja atau menimbun uang di bank tidak bisa digeneralisasi. Menurutnya, banyak daerah justru berusaha mempercepat realisasi belanja publik agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

“Di antara kabupaten, kota, dan provinsi yang jumlahnya sangat banyak ini, pasti ada yang bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, bisa membelanjakan kepentingan masyarakatnya dengan baik, bisa jadi juga ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakan keuangan daerahnya dengan baik,” kata Dedi.

Meski demikian, mantan Bupati Purwakarta itu tidak menutup kemungkinan adanya daerah yang benar-benar menempatkan uangnya dalam deposito. Karena itu, ia meminta agar pemerintah pusat mengumumkan data tersebut secara terbuka kepada publik.

“Tentunya ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan,” ujarnya.

Dedi menegaskan, tudingan tersebut bisa berdampak buruk bagi daerah-daerah yang sudah bekerja dengan baik dalam mengelola keuangannya.

“Hal ini akan sangat merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Efeknya adalah kalau semuanya dianggap sama, daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan sehingga daerahnya terus-menerus mengalami penurunan daya dukung fiskal, dan ini sangat berefek buruk bagi kinerja pembangunannya,” ucap Dedi.

Ia pun menilai langkah paling bijak adalah membuka seluruh data ke publik agar tidak muncul spekulasi atau tudingan liar.

“Sebaiknya, daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif, umumkan saja daerah-daerah mana yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik, bahkan yang menyimpannya dalam bentuk deposito,” ucapnya.

Dedi juga meminta Purbaya untuk berlaku adil serta menghargai daerah-daerah yang sudah menjalankan pengelolaan fiskal dengan baik.

“Hal ini sangat penting untuk menghormati daerah-daerah yang bekerja dengan baik,” tuturnya.

Sebagian tayang di Tribunnews.com dengan judul Geramnya Purbaya ke Pemda: Uang Ratusan Triliun Cuma Ngendap di Bank, Ekonomi Jadi Lambat

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.