Jumlah Membengkak, Dedi Mulyadi Setop Beri Kompensasi Warga Terdampak Tambang Parungpanjang
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons aksi ribuan warga Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang terdampak penutupan aktivitas tambang di wilayah tersebut.
Massa sebelumnya melakukan aksi massa di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin, 4 Mei 2026, menuntut pembukaan kembali tambang resmi yang ditutup operasionalnya oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Menurut Dedi, ribuan warga itu menggelar aksi karena kompensasi yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak sesuai komitmen awal. Di mana sebelumnya, Pemprov Jabar menjanjikan kompensasi penutupan sementara tambang untuk tiga bulan. Namun dalam perjalanannya, hanya diberikan satu bulan.
Bukan tanpa alasan, Dedi menjelaskan dasar pemberian kompensasi penutupan tambang hanya diberikan satu bulan, setelah pihak pemprov menerima perubahan daftar penerima yang membengkak dari 3 ribu menjadi 18 ribu orang berdasarkan usulan kepala desa setempat.
"Kalau 18 ribu tidak diberi, maka akan begini, akan begini, begini. Sehingga kan tadinya saya menghitung bahwa kalau 3 ribu dikasih misalnya Rp3 juta, maka itu 6 bulan cukup. Diberikan kompensasi tiap bulan. Tetapi kan yang mengajukannya 18 ribu, sehingga alokasi untuk yang 6 bulan itu hanya diberikan sekali," kata Dedi di Kota Bandung, Rabu, 6 Mei 2026
Maka dari itu, lantaran semua warga dimasukkan ke dalam daftar penerima, padahal bukan pekerja tambang, akhirnya Pemprov Jabar membatasi pemberian kompensasi hanya satu kali.
"Karena jumlahnya itu dimasukkan semua, semua warga yang kerja tambang dan tidak kerja tambang dimasukkan harus menerima. Ya, kita penuhi," ujarnya
Tolak Buka Izin Tambang
Sementara menanggapi desakan pembukaan kembali tambang, Dedi menegaskan persoalan ini bukan sekadar soal pekerjaan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kualitas hidup masyarakat luas, khususnya di jalur Parungpanjang.
Baginya, aktivitas tambang sebelumnya menimbulkan dampak panjang bagi warga, mulai dari kemacetan ekstrem hingga gangguan kesehatan.
"Yang dipikirkan adalah jalur Parungpanjang yang dilewati itu adalah masyarakat kita juga, yang harus dilindungi agar nyaman ketika sekolah, agar nyaman bepergian ke kantor, agar nyaman ketika pergi ke rumah sakit," ungkapnya
Ia menggambarkan penderitaan warga yang harus pulang larut malam akibat kemacetan, hingga dampak kesehatan yang bahkan berujung kematian.
Pemerintah, kata dia, telah menangani sebagian dampak tersebut, termasuk santunan bagi korban dan pembangunan infrastruktur hingga perbatasan Banten.
Di tengah kebuntuan, sejatinya Pemprov Jabar sebenarnya telah menawarkan solusi alternatif, dengan mengalihkan pekerja tambang, khususnya buruh kasar, menjadi tenaga kebersihan di bawah DBMPR.
Dengan upah harian tambang yang hanya berkisar Rp40 ribu hingga Rp50 ribu tanpa jaminan sosial, skema ini dinilai lebih layak dan aman. Namun, solusi tersebut hingga kini belum berjalan karena terkendala data.
"Saya meminta untuk saya masukkan menjadi tenaga kebersihan PU Provinsi Jawa Barat membersihkan jalan-jalan di wilayah Bogor. Tapi sampai sekarang datanya enggak ada yang mau ngasih," ungkapnya.
Dedi menegaskan, keputusan membuka kembali tambang tidak bisa dilakukan terburu-buru. Ia memilih menahan diri dari pertemuan dengan pengusaha tambang, demi menjaga integritas dan memastikan seluruh keputusan berbasis sistem yang tengah disusun.
Sebab, membuka tambang tanpa solusi jalur distribusi hanya akan memicu konflik baru di Parungpanjang. "Kalau lewat Parungpanjang lagi, begitu dibuka nanti protes lagi yang Parungpanjang, demo lagi. Kan ini kan harus diambil jalan tengah, bagaimana kedua-duanya berjalan," tegasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyalurkan kompensasi langsung kepada para pekerja yang terdampak, sebagai solusi jangka pendek atas dampak sosial dan ekonomi dari penutupan aktivitas pertambangan di kawasan Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg Kabupaten Bogor.
Sebagai solusi jangka pendek untuk menopang kebutuhan hidup warga, Pemprov Jabar memberikan skema kompensasi dalam dua tahap, berupa: Bantuan langsung tunai sebesar Rp 3 juta, dan bantuan lanjutan sebesar Rp 6 juta yang dianggarkan pada bulan Januari.
Lebih lanjut, pemerintah sedang merumuskan solusi jangka panjang untuk memastikan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut dapat menyejahterakan masyarakat setempat. Salah satu gagasan yang dilontarkan adalah program kredit kepemilikan truk tanpa uang muka (DP) bagi para sopir truk, yang akan difasilitasi bekerja sama dengan Bank Jabar (BJB).
Pemerintah juga berkomitmen untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak akibat aktivitas tambang di tahun 2026. Penutupan tambang ini bersifat sementara hingga ditemukannya formula kebijakan baru yang memastikan pajak dan hasil tambang dapat bermanfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
Laporan: Cepi Kurnia/tvOne Bandung
