Dokter Tifa Diperiksa Terkait Dugaan Ijazah Palsu Jokowi: Saya Punya Hak untuk Melihat

Tifauzia Tyassuma, yang dikenal sebagai Dokter Tifa, menghadiri pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Jumat (11/7/2025).

Ia datang untuk memenuhi undangan klarifikasi atas laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengenai dugaan ijazah palsu.

Dilansir Kompas.com (11/07/2025), namun, Dokter Tifa menegaskan bahwa kehadirannya bukan hanya untuk menjawab 68 pertanyaan dari penyidik, melainkan juga untuk melihat bukti utama yang menjadi objek pelaporan: ijazah asli Presiden Jokowi.

“Jati diri dari ijazah, secara analog, itu kan sampai hari ini belum kita dapatkan. Seharusnya, saya sebagai terlapor itu punya hak untuk melihat,” ujar Tifa usai menjalani pemeriksaan.

Tolak Jawab Tanpa Ijazah: Kalau Tidak Dihadirkan, Ya Omon-Omon Saja

Menurut Tifa, proses klarifikasi akan sia-sia jika dokumen utama tidak ditunjukkan. Ia pun memilih menolak menjawab sebagian besar dari 68 pertanyaan yang disiapkan penyidik.

“68 pertanyaan itu kurang lebih menyoal tentang penelitian saya terkait ijazah itu. Nah, sebelum saya menjawab, tentu saja ijazah itu harus dihadirkan. Kalau tidak, ya omon-omon saja jadinya,” kata Tifa.

“Apa artinya 68 pertanyaan itu saya jawab kalau obyek utamanya, yaitu ijazahnya, enggak hadir di sini?” tambahnya. 

Meski demikian, Tifa tetap memberikan beberapa keterangan, khususnya terkait statusnya sebagai saksi terlapor dalam kasus tersebut.

Dokter Tifa, Sudah Siap Mental

Tifa menyebut dirinya sudah siap secara mental untuk menjalani pemeriksaan panjang, namun menyayangkan tidak adanya ijazah yang bisa ia lihat langsung.

“Saya sebetulnya hari ini pun juga siap untuk diperiksa berjam-jam. Saya sudah siap mental,” tegasnya.

Menurut dia, tanpa kehadiran dokumen tersebut, pemeriksaan menjadi tidak relevan.

Soroti Inkonsistensi Data Ijazah dengan Pernyataan Jokowi

Dalam kesempatan itu, Dokter Tifa juga mengungkapkan metode penelitiannya terhadap dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi.

Ia menganalisis konsistensi data ijazah dengan pernyataan dan perilaku Jokowi.

“Seperti misalnya inkonsistensi itu pada KKN (kuliah kerja nyata). Bareskrim mengatakan, KKN itu terjadi pada akhir 1983. Ternyata, yang bersangkutan mengatakan awal tahun 1985,” jelas Tifa.

Temuan tersebut dikaitkan dengan tanggal wisuda Jokowi yang tercantum dalam ijazah, yakni November 1985. “Inkoheren dengan KKN awal 1985. Sebab, tidak mungkin kalau mahasiswa UGM itu awal 1985 baru KKN, lalu November 1985 juga sudah wisuda,” ucapnya.

Berdasarkan Data Digital dan Verbal

Ia menekankan bahwa penelitiannya tak hanya melihat pernyataan verbal dan visual, tetapi juga berdasarkan data sains yang tersedia secara digital.

“Kita ini tidak boleh menafikan ya sekarang ini dunia digital itu data yang ada pada digital itu adalah bagian dari data sains,” kata Tifa.

Sebelumnya, Presiden Jokowi melaporkan lima orang ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu.

Mereka adalah Roy Suryo Notodiprojo, Rismon Hasiholan Sianipar, Eggi Sudjana, Tifauzia Tiasumma, dan Kurnia Tri Royani.

Laporan teregistrasi dengan nomor: LP/B/2831/IV/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Barang bukti yang diserahkan berupa flashdisk berisi 24 tautan video di YouTube serta unggahan dari media sosial X.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul dan Siap Diperiksa Berjam-jam, Dokter Tifa: Apa Artinya jika Ijazah Jokowi Tak Dihadirkan?.