Ada Usulan Polemik Ijazah Jokowi Dimediasi, Jimly: Mau Enggak Mereka?
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie menyebut ada usulan polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) diselesaikan melalui jalur mediasi sebelum proses hukum dilanjutkan.
Usulan tersebut disampaikan aktivis Faizal Assegaf dalam audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Rabu (19/11/2025).
"Muncul ide-ide, antara lain misalnya Pak Assegaf tadi mengusulkan, bagaimana bisa tidak mediasi? Oh bagus itu," ujar Jimly ditemui di PTIK, Jakarta, Rabu.
Mediasi Tergantung Kesediaan Pihak Jokowi dan Roy Suryo dkk
Meski demikian, menurut Jimly, penyelesaian polemik dugaan ijazah palsu Jokowi melalui jalur mediasi hanya bisa dilakukan jika pihak Jokowi dan Roy Suryo dkk bersedia.
"Coba tanya dulu mau enggak mereka dimediasi? Baik pihak Jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dkk, mau enggak dimediasi," imbuhnya.
Jimly menegaskan, mediasi hanya dapat ditempuh bila pihak-pihak yang mengadukan, termasuk Rismon, Roy dan kelompoknya, bersedia menanggung konsekuensi, baik bila tuduhannya terbukti benar maupun tidak.
"Syaratnya, Rismon dkk (termasuk Roy Suryo) harus bersedia dengan segala konsekuensinya kalau terbukti sah atau terbukti tidak sah, itu masing-masing harus ada resiko, itulah kira-kira," ungkapnya.
Jimly menerangkan, usulan mediasi sesuai dengan semangat restorative justice yang telah diakomodasi dalam KUHP dan KUHAP baru.
Dalam pendekatan ini, status tersangka tetap berjalan, tetapi para pihak diberi ruang mencapai titik temu sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan.
"Jadi status tersangkanya tetap, tapi dimediasi dulu, kalau misalnya ada titik temu, bisa tidak dilanjutkan pidananya, tetapi kalau seandainya tidak berhasil ya lanjut, kan tidak apa-apa, kan ada forum lagi yang bisa membuktikan keaslian atau tidak asli," tutur Jimly.
Polemik Ijazah Palsu dalam Politik Bukan Hal Baru
Jimly mengatakan persoalan ijazah palsu bukan isu baru dalam dunia politik Indonesia. Ketika masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2004 lalu, perkara semacam ini sudah muncul begitu banyak.
“Tahun 2004 yang pertama kali Pilpres dan Pemilu yang perselisihannya dibawa ke MK. Itu banyak sekali kasus ijazah palsu, banyak sekali. Maka tahun 2004 itu syarat jadi caleg SMP, atas dasar pengalaman itu kami bersama menyampaikan kepada pemerintah mesti ditingkatkan dong jangan SMP, mesti SMA ternyata tetep banyak juga ijazah palsu itu," ujarnya.
Fenomena tersebut terus berulang. Dalam penanganan sengketa Pilkada 2024, Jimly mencatat dari 40 perkara yang disidangkan MK, tujuh di antaranya berkaitan dengan dugaan ijazah palsu.
Menurut Jimly, hal itu menandakan dua persoalan besar, yakni ijazah palsu kerap digunakan sebagai alat persaingan politik, dan administrasi kependudukan serta sistem perijazahan negara masih sangat lemah.
Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan orang menjadi tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi, Jumat (7/11/2025), yakni:
- Eggi Sudjana
- Kurnia Tri Royani
- M Rizal Fadillah
- Rustam Effendi
- Damai Hari Lubis
- Roy Suryo
- Rismon Sianipar
- Tifauziah Tyassuma.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul ""
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.
