Soal Usul Kasus Ijazah Jokowi Jerat Roy Suryo Cs Dimediasi, Jimly: Tanya Dulu, Mau Gak Mereka?

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, memberikan respons yang mencuri perhatian publik usai munculnya usulan agar polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo diselesaikan lewat jalur mediasi.

Usulan itu datang dari kritikus politik Faizal Assegaf, namun Jimly menegaskan bahwa mediasi bukan keputusan sepihak. Semua bergantung pada kesediaan pihak yang bersengketa.

“Oh bagus itu, coba tanya dulu mau gak mereka dimediasi, baik pihak Jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dkk, mau gak mediasi,” kata dia dikutip Kamis, 20 November 2025.

Jimly menegaskan Komisi Percepatan Reformasi Polri bukan lembaga penyidik kasus, melainkan penyusun konsep besar pembenahan Polri. Namun berbagai aduan tetap diterima untuk menjadi gambaran persoalan yang harus dibenahi.

Selain polemik ijazah Jokowi, Komisi juga menerima aduan soal Laras Faizati, eks pegawai AIPA yang ditangkap usai diduga memprovokasi kerusuhan Agustus lalu dan hingga kini belum dibebaskan.

“Dia bukan aktivis tapi dia ikut demo lalu dia ikut di medsos waktu bulan Agustus, dia ditangkap sampai sekarang belum keluar. Nah dia mengeluhkan itu, nanti akan kita bicarakan dengan Pak Kapolri, jadi bisa. Kasus-kasus seperti itu, tetapi itu urusan internal kepolisian, nanti kita beri rekomendasi,” kata Jimly.

“Jadi intinya saudara, kami tidak menolak membicarakan kasus ijazah palsu, cuma itu kita bicarakan untuk mencari solusi,” ucap dia lagi.

Sebelumnya diberitakan, kritikus politik Faizal Assegaf menyampaikan sejumlah aspirasi penting dalam audiensi bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri di STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Rabu, 19 November 2025.

Salah satu sorotan utama Faizal adalah penanganan kasus kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), telah dirilis yang menjerat eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Roy Suryo cs.

Faizal mengusulkan agar kasus tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi, tanpa langsung masuk ke jalur proses hukum. Menurutnya, pendekatan ini bisa menjadi solusi bagi kasus-kasus yang dinilai 'inkontra produktif' dan berbau politik.

“Kami berharap tim reformasi Polri dapat memediasi kasus-kasus hukum yang dianggap inkontra produktif, yang dianggap tidak penting barang kali bisa diselesaikan melalui pendekatan-pendekatan ideologis," kata dia.