Jokowi Dukung Soeharto Jadi Pahlawan, Guntur Romli: Otak dan Memorinya Sakit
Menurutnya, Jokowi tidak hanya sakit fisiknya. Sebab, dukungan Jokowi terhadap Soeharto menjadi Pahlawan Nasional disebut merupakan sebuah gejala pesakitan lainnya.
"Saya kira yang sakit dari Jokowi hanya fisik, ternyata otak dan memorinya juga sakit," katanya melalui akun Instagramnya, dikutip Sabtu, 8 November 2025.
"Kenapa? karena di era Jokowi di tahun 2023 ditetapkan 12 pelanggaran HAM berat dan 8 diantaranya terjadi di era Soehato," ujar Guntur Romli menambahkan.
Dirinya mengaku heran mengapa Jokowi memberikan dukungan kepada Soeharto mendapat gelar Pahlawan Nasional.
"Kok bisa bisanya sekarang jokowi mendukung soeharto sebagai pahlawan nasional. Itu menunjukkan jokowi tidak hanya sakit fisiknya, tapi sakit otaknya, sakit memorinya dan sakit jiwanya," tutur dia.
Untuk diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukungannya terhadap wacana pengusulan Presiden ke-2 Soeharto dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional. Jokowi menilai keduanya memiliki jasa besar bagi bangsa.
"Ya, setiap pemimpin baik itu Presiden Suharto maupun Presiden Gus Dur pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara," kata Jokowi, Kamis, 6 November 2025.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan daftar 40 calon Pahlawan Nasional kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang juga menjabat Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).
Selain Soeharto, nama-nama lain dalam daftar itu antara lain Marsinah, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ali Sadikin, M. Jusuf, dan beberapa ulama besar seperti Syaikhona Kholil Bangkalan dan KH Bisri Syansuri.
Daftar tersebut kini menunggu keputusan akhir Presiden Prabowo Subianto. Proses penetapan pahlawan nasional dijadwalkan rampung sebelum Hari Pahlawan, 10 November mendatang.
Namun, di tengah gelombang kritik publik, terutama dari kelompok korban pelanggaran HAM dan organisasi masyarakat sipil, usulan nama Soeharto dinilai sebagai ujian pertama arah politik rekonsiliasi dan keberpihakan pemerintahan baru terhadap warisan reformasi.