Jokowi Bilang Proyek Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Rugi Ini, Siapa yang Bayar?

 Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron menegaskan tak ambil pusing soal pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait proyek kereta cepat Whoosh bukan kerugian, tapi investasi sosial. 

Namun, ia mengingatkan bahwa jika proyek tersebut sudah dinyatakan mengalami kerugian.

"Itu fine, gitu ya, menurut saya. Artinya, reasoning apa pun untuk terwujudnya ini, ini sudah lewat gitu. Kan kondisi hari ini adalah rugi. Nah, rugi ini siapa yang akan menalangi?" ucap Herman Khaeron di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 31 Oktober 2025.

Herman Khaeron sepakat Whoosh dimanfaatkan untuk jangka panjang bagi masyarakat. Kendati demikian, ia mempertanyakan siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian Whoosh.

"Kalau memang ini bagian dari investasi sosial negara dengan meningkatkan produktivitas, mengurangi losing dari setiap moving seluruh moda yang sekarang ada, karena lebih cepat, mungkin lebih efisien waktu dan lain sebagainya. Tetapi siapa yang akan membayar kerugian hari ini?" kata Herman.

Di sisi lain, Herman menyatakan bahwa pemerintah tak boleh menutup mata terkait utang proyek kereta cepat Whoosh. Sebab, status kereta cepat itu masuk kategori proyek strategis nasional.

"Kalau memang kemudian negara, ini kan persoalannya Pak Purbaya mengatakan bahwa APBN nggak mau bayarin lagi. Tapi, kalau kemudian bahwa ini adalah proyek strategis nasional, kemudian sebagai investasi sosial, maka semuanya kerugian ditanggung oleh negara melalui APBN. Fine, nggak ada masalah," ungkapnya.

 

Komisi VI DPR bakal meminta penjelasan kepada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia terkait langkah strategis ke depan supaya tak ada kerugian.

"Tentu nanti kami akan meminta keterangan, informasi, apa langkah-langkah strategis ke depan yang bisa dibangun supaya ini tidak rugi karena ruginya akan panjang," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi) merespons polemik besarnya beban utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh yang harus ditanggung negara akibat proyek itu.

Mega proyek kereta cepat itu terjadi di rezim pemerintahan Jokowi yang kemudian menyeret nama mantan Wali Kota Solo itu sebagai sosok yang bertanggungjawab dalam proyek yang meninggalkan utang jumbo tersebut.

Jokowi mengatakan KCJB itu dibangun karena kemacetan Jakarta yang sudah parah. Selain Whoosh, kata Jokowi pemerintah juga telah membangun MRT, LRT hingga KRL.

Jokowi menegaskan transportasi umum tidak hanya diukur dari laba, tetapi diukur dari Sosial Return on Investment atau diukur dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi

"Misalnya pengurangan emisi karbon, polusi yang berkurang, waktu tempuh jadi lebih cepat disitulah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi masa," kata dia.