Jokowi soal Utang Whoosh: Itu Kewenangan Pemerintah

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali menjadi perhatian publik setelah isu pembengkakan utang mencuat.

Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memilih untuk tidak berkomentar panjang soal persoalan tersebut dan menegaskan bahwa utang Whoosh kini menjadi kewenangan pemerintah saat ini.

“Itu kewenangan pemerintah, saya tidak mau jawab,” ujar Jokowi di Mangkubumen, Banjarsari, Solo, Senin (27/10/2025), dikutip dari Warta Kota.

Utang Whoosh Jadi Polemik, Pemerintah Prabowo Ambil Alih

Utang proyek kereta cepat sempat menimbulkan perdebatan publik.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Keuangan, Purbaya, menegaskan tidak akan menggunakan dana APBN untuk melunasi pinjaman tersebut.

Sejumlah pihak kemudian mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan mark up pada proyek tersebut.

KPK pun telah menyatakan memulai proses penyelidikan awal.

Proyek Whoosh sendiri memiliki nilai investasi mencapai 7,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp116 triliun, dengan 75 persen dananya berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB).

Jokowi: Whoosh Bukan Proyek Cari Untung

Sebelumnya, Jokowi sudah menegaskan bahwa pembangunan Whoosh tidak ditujukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial jangka panjang.

“Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” kata Jokowi.

Menurutnya, kereta cepat Whoosh hadir sebagai solusi atas kemacetan parah di Jabodetabek dan Bandung, yang selama ini menimbulkan kerugian ekonomi besar bagi negara.

“Dari kemacetan itu, negara rugi sekitar Rp 65 triliun per tahun di Jakarta saja. Kalau Jabodetabek plus Bandung, sudah di atas Rp 100 triliun,” ungkapnya.

Investasi Sosial untuk Generasi Mendatang

Jokowi menilai pembangunan Whoosh dan moda transportasi publik lain seperti MRT, LRT, KRL, dan kereta bandara merupakan bagian dari transformasi sosial dan ekonomi.

Proyek ini tidak hanya mempercepat mobilitas masyarakat, tetapi juga mengurangi emisi, menekan polusi, dan menciptakan efisiensi waktu.

“Kalau ada subsidi, itu investasi, bukan kerugian seperti MRT,” tegasnya.

Hingga kini, Whoosh telah melayani lebih dari 12 juta penumpang, sedangkan MRT Jakarta mencatat lebih dari 171 juta penumpang sejak beroperasi.

Menurut Jokowi, hal ini menandakan mulainya perubahan perilaku masyarakat menuju transportasi umum.

“Masyarakat patut bersyukur karena sudah ada pergerakan untuk berpindah dari kendaraan pribadi. Ini proses bertahap,” ujarnya.

Kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh di Stasiun Halim, Jakarta Timur.

Pemerintah dan China Kompak Dorong Restrukturisasi

Sejalan dengan itu, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bersama pemerintah tengah mencari solusi pembayaran utang proyek agar tidak membebani APBN.

Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, mengatakan negosiasi dengan kreditur asal China masih berlangsung untuk mencapai restrukturisasi terbaik.

“Belum tentu menggunakan APBN. Kami mengikuti arahan Presiden dan memastikan layanan publiknya tetap berjalan,” ujarnya.

Sementara itu, pemerintah China juga menyatakan kesiapannya membantu menjaga stabilitas operasional kereta cepat.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa proyek Whoosh harus dilihat dari manfaat sosialnya, bukan sekadar angka keuangan.

“Selain data keuangan, manfaat publik dan sosialnya juga harus dipertimbangkan,” kata Guo.

Menurut Guo, Whoosh telah beroperasi secara aman dan stabil selama dua tahun, dengan dampak positif terhadap ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja.

Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul "Jokowi Emoh Tanggapi Pembengkakan Utang Proyek Whoosh: Itu Kewenangan Pemerintah" dan di KOMPAS.com dengan judul "Jokowi: Kereta Cepat Whoosh Bukan untuk Cari Laba, tapi Investasi Sosial".

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.