Tuduhan Ijazah Palsu Arsul Sani Dinilai Serangan Politik ke MK

Di tengah dinamika keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang belakangan banyak diapresiasi publik, muncul isu baru yang mengguncang lembaga tersebut.

Tuduhan ijazah palsu yang menimpa Hakim MK Arsul Sani tidak hanya menyasar individu, tetapi disebut sebagai bagian dari serangan yang lebih besar terhadap MK.

Pandangan ini disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, yang menilai bahwa polemik itu tidak dapat dilihat sebagai isu sederhana administrasi pendidikan.

“Serangan terhadap MK harus dilihat dari multi perspektif. Bisa saja ijazah ini benar bermasalah, tetapi serangan ini lebih punya kecenderungan bagian dari serangan balik terhadap Mahkamah Konstitusi yang belakangan putusan-putusannya sesuai dengan kehendak publik dan konstitusi itu sendiri,” ujar Feri saat dihubungi Kompas.com, Kamis (20/11/2025).

Putusan MK Dinilai “Terlalu Berpihak pada Publik”?

Belakangan, MK mengambil sejumlah keputusan yang menuai respons positif dari masyarakat.

Salah satu yang disorot Feri adalah putusan terkait jabatan kepolisian di ruang sipil, yang dinilai sejalan dengan konstitusi dan kepentingan publik.

Feri menduga, pada titik inilah muncul pihak-pihak yang merasa terusik dan ingin mengambil kesempatan untuk memengaruhi komposisi hakim MK.

“Agar kemudian politik jauh lebih dominan dibandingkan menjaga konstitusi itu sendiri. Coba simak, tidak hanya Pak Arsul Sani, juga ada serangan terhadap Ketua MK yang menurut saya tidak masuk akal dan punya kecenderungan serta kepentingan yang lain,” lanjutnya.

Meski begitu, Feri tetap menegaskan bahwa apabila tuduhan ijazah palsu terbukti, maka kredibilitas MK patut dipertanyakan.

Ia menilai, persoalan ini juga menyentuh lembaga yang melakukan proses seleksi hakim.

“Sejauh ini, kinerja Pak Arsul Sani dinilai cukup mumpuni. Tetapi yang dipermasalahkan tentu lembaga yang melakukan seleksinya. Kenapa hal demikian bisa terjadi?” tuturnya.

Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam konferensi pers di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (17/11/2025).

Arsul Sani: Gelar Doktor Sah, Bukan Palsu

Di sisi lain, Hakim MK Arsul Sani telah membantah tudingan yang dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Ia menegaskan bahwa gelar doktor yang disandangnya asli dan diterbitkan oleh Collegium Humanum atau Warsaw Management University, sebuah universitas swasta di Polandia.

Ia mengambil program doktoral secara online selama masa pandemi Covid-19, setelah sebelumnya mengumpulkan sejumlah kredit dari jenjang pendidikan sebelumnya.

Arsul juga menyebut bahwa perjalanan akademiknya tidak dimulai dari Polandia.

Sejak 2011, ia telah mengikuti program doktoral di Glasgow School for Business and Society, Glasgow Caledonian University, Skotlandia.

“Saya memulai studi doktoral saya itu pada awal, mulai kuliahnya, tahun 2011, itu saya mengikuti program doktoral...,” jelasnya pada Senin (17/11/2025).

Namun, karena kesibukan, studinya di Glasgow tidak selesai hingga batas waktu 2017/2018.

Meski demikian, ia tetap memperoleh gelar Master karena telah memenuhi jumlah kredit yang diperlukan.

Arsul kemudian melanjutkan pendidikan doktoral pada tahun 2020 dan akhirnya mengikuti wisuda secara langsung di Warsawa pada Maret 2023.

“Baru pada bulan Maret 2023… saya diberitahu bahwa akan ada wisuda doktoral di Warsawa sana,” ujarnya sambil menunjukkan dokumen-dokumen terkait.

Sebagian artikel ini telah tayang di KOMPAS.com dengan judul .

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.