Siapa yang Dapat Pemutihan BPJS Kesehatan Akhir 2025? Ini Syarat dan Kategorinya

Pemerintah berencana melakukan registrasi ulang peserta Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan pada akhir tahun 2025.

Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sebagai bagian dari upaya pemerintah menghapus tunggakan iuran yang telah mencapai angka triliunan rupiah.

Melalui langkah ini, pemerintah berharap seluruh peserta BPJS kembali aktif dan memiliki akses terhadap layanan kesehatan.

“Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan melalui registrasi ulang kepada para peserta BPJS Kesehatan. Registrasi ulang itu membuat para peserta aktif kembali,” ujar Cak Imin di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Mengapa Pemerintah Menghapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan?

Kebijakan penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan merupakan langkah strategis untuk menertibkan administrasi kepesertaan sekaligus memastikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama kalangan kurang mampu.

Pemerintah menilai, banyak peserta kehilangan hak akses layanan kesehatan akibat menunggak iuran karena kondisi ekonomi yang sulit.

Melalui mekanisme registrasi ulang, pemerintah akan memverifikasi data peserta agar program penghapusan tunggakan tepat sasaran.

“Akan ada sejumlah syarat yang ditetapkan pemerintah, seperti terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), peserta yang beralih ke Peserta Bantuan Iuran (PBI), peserta tidak mampu, serta peserta PBPU dan BP yang diverifikasi pemerintah daerah,” jelas Cak Imin.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap prinsip keadilan sosial dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) semakin kuat dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

Seberapa Besar Nilai Tunggakan yang Akan Dihapus?

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengungkapkan total tunggakan peserta saat ini telah melampaui Rp10 triliun.

“Dulunya di Rp7,6 triliun, tapi sekarang sudah lebih dari Rp10 triliun,” ujarnya di Yogyakarta pada Minggu (19/10/2025).

Jumlah tersebut berasal dari sekitar 23 juta peserta yang masih memiliki tunggakan iuran. Meski nilainya besar, Ghufron menegaskan kebijakan ini tidak akan mengganggu keuangan BPJS.

“Kebijakan ini bersifat administratif, dilakukan melalui mekanisme write off atau penutupan buku, sehingga tidak memengaruhi arus kas lembaga. Asal pelaksanaannya tepat sasaran, tidak akan menimbulkan dampak negatif,” katanya.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini, pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran yang cukup besar.

Menteri Keuangan melalui Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa APBN 2026 telah mengalokasikan dana sebesar Rp20 triliun untuk pelaksanaan pemutihan tunggakan.

“Tadi diminta dianggarkan Rp20 triliun sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan,” ujarnya di Jakarta, 22 Oktober 2025.

Siapa yang Berhak Mendapat Penghapusan Tunggakan?

BPJS Kesehatan mencatat ada lima kategori peserta yang berhak mendapatkan penghapusan tunggakan, yaitu:

1. Peserta yang beralih ke kategori Peserta Bantuan Iuran (PBI).
2. Peserta dari kalangan tidak mampu.
3. Peserta PBPU dan BP yang diverifikasi oleh pemerintah daerah.
4. Peserta yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
5. Peserta dengan tunggakan dalam 24 bulan terakhir. Jika memiliki tunggakan lebih dari dua tahun, maka hanya dua tahun terakhir yang akan dihapuskan.

Dengan sistem data yang lebih rapi, program JKN diharapkan berjalan lebih transparan dan tepat sasaran.

Cak Imin menekankan bahwa tujuan utama kebijakan ini bukan hanya menertibkan data, tetapi juga memastikan seluruh warga negara kembali aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“Tujuan akhirnya agar seluruh warga negara kembali aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan dan tidak ada lagi kesenjangan dalam akses layanan kesehatan,” tutup Muhaimin.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.