Menteri Kesehatan Pastikan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tak Bebani Masyarakat Miskin

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak akan membebani masyarakat.

Meski begitu, pemerintah belum mengumumkan tarif baru BPJS Kesehatan untuk peserta non-PBI.

Menurut Budi, penyesuaian iuran BPJS Kesehatan hanya memengaruhi masyarakat kelas menengah ke atas.

"Bahwa kenaikan premi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin. Karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah," kata Menkes Budi Gunadi, dikutip dari Antara, Rabu (25/2/2026).

Potensi Defisit BPJS Kesehatan Cukup Besar

Budi menambahkan, kondisi keuangan BPJS Kesehatan saat ini menghadapi potensi defisit sebesar Rp 20-30 triliun.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 20 triliun untuk menutup kekurangan tersebut.

Meski begitu, risiko defisit diperkirakan akan terus berulang setiap tahun.

"Nah, itu akan terasa dengan penundaan pembayaran ke rumah sakit-rumah sakit," kata Budi.

"Jadi, rumah sakit-rumah sakit mengalami kesulitan untuk operasionalnya. Itu sebabnya harus ada perubahan yang struktural," sambungnya.

Masyarakat Tidak Mampu Tetap Ditanggung Negara

Budi menambahkan, rencana penyesuaian tarif tidak akan memengaruhi peserta BPJS Kesehatan yang masuk Desil 1 hingga Desil 5 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). 

Kelompok tersebut masuk kategori Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang seluruh iurannya ditanggung negara.

Budi menilai, konsep BPJS Kesehatan sebagai asuransi sosial memang mengedepankan prinsip gotong royong.

Sistem tersebut membuat kelompok masyarakat mampu membantu pembiayaan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

"Yang memang bayarnya kan Rp 42.000 sebulan. Menengah ke atas kaya wartawan Rp 42.000 sebulan harusnya bisa deh. Yah, yang laki-laki beli rokok kan lebih dari itu," kata Budi.

Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Sebelumnya, Budi sudah mengungkap kemungkinan adanya penyesuaian iuran BPJS Kesehatan.

Budi menyampaikan bahwa inflasi sektor kesehatan menyebabkan kenaikan harga obat-obatan dan alat kesehatan. 

Selain itu, cakupan layanan kesehatan yang terus diperluas turut meningkatkan kebutuhan pembiayaan.

Menurut Budi, peningkatan fasilitas kesehatan dan penggunaan teknologi medis yang semakin canggih membuat biaya pelayanan kesehatan ikut meningkat dari waktu ke waktu.

”Jadi, memang enggak mungkin tarif BPJS (JKN) tidak disesuaikan setiap lima tahun," kata Budi di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, dikutip dari Kompas.id, Senin (23/2/2026).

"Sementara (dana) BPJS itu sudah negatif. Seharusnya tidak boleh negatif. Artinya apa? Iuran memang harus naik,” lanjutnya.

Data pembiayaan JKN menunjukkan bahwa beban layanan kesehatan terus melampaui pendapatan iuran sejak program berjalan pada 2014, kecuali pada periode pandemi Covid-19 antara 2019 hingga 2022.

Pada 2023, selisih pembiayaan tercatat sekitar Rp 7,2 triliun. Ketimpangan tersebut meningkat menjadi Rp 9,8 triliun pada 2024 dan diperkirakan mencapai Rp 14 triliun pada 2025.

Budi juga menilai, kenaikan iuran diperlukan untuk memperbesar kontribusi pembiayaan kesehatan melalui program JKN. 

Saat ini, porsi pembiayaan JKN baru sekitar 30 persen dari total belanja kesehatan nasional.

”Kalau bisa, porsi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan itu 60-70 persen dari total belanja biaya kesehatan di Indonesia,” kata Budi.

"Karena kalau tidak, negara tidak memiliki negotiating power terhadap penyedia kesehatan, rumah sakit, perusahaan obat, perusahaan alat kesehatan. Itu sebabnya kenapa inflasinya tinggi sekali," tambahnya.

Selama ini, kekurangan pembiayaan program JKN masih ditutup melalui subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Namun, mekanisme tersebut dinilai tidak tepat sasaran karena warga tidak mampu yang seharusnya menjadi fokus perlindungan.

Padahal, konsep Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengedepankan aspek gotong royong, yaitu peserta dari kelompok mampu membantu masyarakat yang membutuhkan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang