Menkeu Purbaya Semprot BPJS Kesehatan soal PBI Nonaktif: Pemerintah Rugi!
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penonaktifan secara mendadak kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebagai suatu kebijakan yang konyol.
Selain itu, kebijakan tersebut menurut Purbaya turut merugikan pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Purbaya dalam rapat konsultasi bersama pimpinan DPR RI terkait kisruh BPJS Kesehatan PBI nonaktif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 9 Februari 2026.
"Tapi jangan sampai yang sudah sakit, tiba-tiba begitu mau cek darah, cuci darah lagi, tiba-tiba enggak eligible, enggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak," tutur Purbaya.
Menurut Purbaya, kebijakan yang ditetapkan secara mendadak itu telah membuat rugi negara. Terlebih, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk masyarakat tetap sama.
"Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk anda lebih kecil, saya mendukung. Ribut dikit enggak apa-apa. Tapi ini kan sama, uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak, Pak. Ke depan tolong dibetulin," ungkap dia.
Purbaya lantas mengusulkan agar penonaktifan peserta BPJS Kesehatan PBI dapat disosialisasikan selama 2-3 bulan sebelum diterapkan. Sehingga, peserta yang tidak lagi masuk ke dalam kategori tersebut dapat mempersiapkan diri.
"Jadi begitu mereka masuk list tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan, entah membayar di tempat lain atau gimana," pungkas Purbaya.
