Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan 2026: Syarat, Jadwal, dan Peserta yang Berhak

Pemerintah berencana menerapkan kebijakan pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan mulai tahun 2026. Langkah ini menjadi kabar baik bagi jutaan masyarakat yang selama ini kesulitan melunasi iuran bulanan. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap seluruh warga bisa tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan tanpa terbebani utang lama.

Disiapkan Sejak 2025, Ditarget Rampung November

Rencana pemutihan ini pertama kali disampaikan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ia menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi mekanisme penghapusan tunggakan dan menargetkan aturan terkait rampung pada November 2025.

“Saya sedang terus berusaha agar tunggakan utang seluruh peserta BPJS ini segera dibebaskan. Jadi, tidak dianggap utang lagi. Semoga sukses bulan depan ini (November 2025),” ujar Cak Imin, Kamis (2/10/2025).

Menurutnya, kebijakan pemutihan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin akses kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Jangan sampai rakyat kecil tidak bisa mengakses layanan kesehatan hanya karena ada tunggakan lama,” tegasnya.

Didukung DPR: Banyak Penunggak dari Keluarga Rentan

Dukungan terhadap rencana ini datang dari Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago. Ia menilai mayoritas penunggak iuran BPJS berasal dari keluarga rentan yang belum terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Banyak di antara mereka keluarga setengah mampu dan tidak mampu, namun belum masuk PBI. Padahal mereka sangat membutuhkan layanan kesehatan,” ujar Irma, Rabu (15/10/2025).

Tunggakan Mencapai Rp 10 Triliun

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyebutkan masih ada sekitar 23 juta peserta yang memiliki tunggakan dengan nilai total lebih dari Rp 10 triliun.

“Dulunya di Rp 7,6 triliun, tapi sekarang sudah lebih dari Rp 10 triliun,” ujarnya di Yogyakarta.

Meski demikian, Ghufron menegaskan program pemutihan tidak berlaku untuk seluruh peserta. Kebijakan ini difokuskan kepada masyarakat tidak mampu, terutama yang masuk kategori PBI dan peserta sektor informal yang kesulitan membayar iuran.

“Sektor informal banyak yang kesulitan. Sudah masuk PBI, tapi masih ditagih karena ada tunggakan,” jelasnya.

Selain itu, program juga mencakup Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang iurannya ditanggung pemerintah daerah, namun masih memiliki denda.

Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 20 Triliun

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun dalam APBN 2026.

“Tadi diminta dianggarkan Rp 20 triliun sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (22/10/2025).

Ghufron memastikan kebijakan ini tidak akan mengganggu arus kas BPJS Kesehatan selama dijalankan secara tepat sasaran. Tunggakan peserta nantinya akan dicatat melalui mekanisme administratif atau write off.

“Tidak akan mengganggu, asal tepat sasaran. Kalau tidak tepat sasaran baru bisa berdampak,” ujarnya.

Untuk menjamin ketepatan data penerima, pemerintah akan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan. Ghufron juga mengingatkan agar peserta yang mampu tidak memanfaatkan program ini secara tidak semestinya.

“Orang yang mampu ya tetap harus bayar. Jangan menunggu pemutihan,” tegasnya.

Syarat Penerima Pemutihan Iuran BPJS Kesehatan

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, peserta yang berhak memperoleh penghapusan tunggakan meliputi:

• Peserta yang beralih ke kategori PBI
• Peserta dari kalangan tidak mampu
• Peserta PBPU dan BP yang diverifikasi pemerintah daerah
• Peserta yang terdaftar dalam DTSEN

Peserta dengan tunggakan dalam 24 bulan terakhir (lebih dari dua tahun hanya dua tahun terakhir yang dihapuskan)

Diharapkan Perkuat Akses Keadilan Sosial

Melalui pemutihan tunggakan ini, pemerintah berharap tidak ada lagi masyarakat miskin yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan hanya karena menunggak iuran.

Kebijakan ini juga diharapkan memperkuat prinsip keadilan sosial dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga seluruh warga memperoleh perlindungan kesehatan yang sama.

Pemutihan BPJS Kesehatan 2026 menjadi langkah penting negara untuk memastikan tidak ada rakyat kecil yang tertinggal dari layanan kesehatan universal.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.