Syarat Beli Rumah Subsidi 2026: Ketentuan Penghasilan dan Dokumen Pengajuan KPR
Rumah subsidi bisa menjadi salah satu opsi bagi masyarakat untuk memiliki rumah layak huni dengan harga terjangkau.
Kendati demikian, tidak semua masyarakat bisa membeli rumah subsidi karena terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi sesuai ketentuan pemerintah.
Syarat beli rumah subsidi 2026 masih tetap menitikberatkan pada batas penghasilan, status kepemilikan rumah, serta kelengkapan dokumen pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Untuk itu, masyarakat perlu memahami syarat-syarat tersebut agar proses pengajuan KPR FLPP dapat berjalan lancar.
Apa Itu Rumah Subsidi dan Berapa Harganya?
Rumah subsidi merupakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang disubsidi oleh pemerintah melalui skema KPR FLPP.
Dikutip dari laman Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), FLPP memiliki fitur antara lain:
- Suku bunga 5 persen tetap selama jangka waktu KPR, sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit;
- Tenor cicilan KPR maksimal 20 tahun;
- Uang muka mulai dari 1 persen;
- Bebas PPN.
Sementara, harga rumah subsidi diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 689/KPTS/M/2023, berikut daftarnya:
- Jawa (kecuali Jabodetabek) dan Sumatera (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai): harga jual maksimal Rp 166.000.000
- Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu): harga jual maksimal Rp 182.000.000
- Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas): harga jual maksimal Rp 173.000.000
- Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek, dan Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Mahakam Ulu: harga jual maksimal Rp 185.000.000
- Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Selatan: harga jual maksimal Rp 240.000.000
Syarat Beli Rumah Subsidi 2026
Dilansir dari laman BP Tapera, berikut adalah syarat beli rumah subsidi:
- Berkewarganegaraan Indonesia;
- Belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah berupa KPR atau kredit/pembiayaan pembangunan rumah swadaya;
- Orang atau perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri;
- Tidak memiliki rumah;
- Memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak melebihi batas ketentuan dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Permen PKP) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.
Terkait batas penghasilan berdasarkan Permen PKP 5/2025, gaji maksimal MBR yang boleh membeli rumah subsidi ditentukan berdasarkan empat zona wilayah, meliputi:
- Zona 1 Jawa (kecuali Jabodetabek), Sumatera (kecuali Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau), Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat: gaji maksimal untuk umum dan lajang Rp 8,5 juta, sedangkan pasangan menikah Rp 10 juta;
- Zona 2 Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali: gaji maksimal untuk umum dan lajang Rp 9 juta, sedangkan pasangan menikah Rp 11 juta;
- Zona 3 Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya: gaji maksimal untuk umum dan lajang Rp 10,5 juta, sedangkan pasangan menikah Rp 12 juta;
- Zona 4 Jabodetabek: gaji maksimal untuk umum dan lajang Rp 12 juta, sedangkan pasangan menikah Rp 14 juta.
Setelah masyarakat memenuhi syarat beli rumah subsidi, langkah selanjutnya yakni mempersiapkan dokumen persyaratan untuk mengajukan KPR FLPP ke perbankan, meliputi:
- Surat pemesanan rumah subsidi dari pengembang yang paling sedikit memuat harga jual rumah dan alamat rumah;
- Fotokopi KTP
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi akta nikah atau akta perkawinan bagi yang berstatus kawin;
- Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Fotokopi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi;
- Surat pernyataan pemohon belum pernah menerima subsidi rumah dari pemerintah, dan belum memiliki rumah;
- Slip gaji yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi pemohon berpenghasilan tetap, atau surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh kepala desa/lurah bagi pemohon berpenghasilan tidak tetap.
Daftar 43 Bank Penyalur KPR FLPP 2026
Terdapat 43 perbankan yang menjadi bank penyalur FLPP 2026. Masyarakat bisa memilih salah satu bank tersebut untuk mengajukan KPR FLPP.
Sebagai informasi, 43 bank penyalur FLPP 2026 terdiri dari 5 bank Himbara, 4 bank swasta dan 33 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Daftar lengkapnya sebagai berikut:
- BTN
- BTN Syariah (kini bernama BSN)
- BRI
- BNI
- Bank Mandiri
- BSI
- BPD Jawa Barat dan Banten
- BPD Jawa Barat dan Banten Syariah (BPD BJB Syariah)
- BPD Sumsel Babel
- BPD Sumsel Babel Syariah
- Bank Nobu
- BPD Jawa Tengah
- BPD Jawa Timur
- BPD Jawa Tengah Syariah
- Bank Mega Syariah
- BPD Jambi
- BPD Kalimantan Selatan Syariah
- BPD Sumatera Utara
- BPD Sulselbar Syariah
- BPD Sulselbar
- BPD Jawa Timur Syariah
- BPD Riau Kepri Syariah
- BPD Kalimantan Tengah
- Bank Nagari
- BPD Aceh
- BPD NTB Syariah
- BPD Kalimantan Barat
- BPD Kalimantan Timur
- BPD Kalimantan Selatan
- BPD NTT
- BPD Sumatera Utara Syariah
- BPD Kalimantan Barat Syariah
- Bank Nagari Syariah
- BPD Jambi Syariah
- BPD DIY
- BPD Sulawesi Tengah
- BPD Papua
- BPD Bengkulu
- Bank Artha Graha Internasional
- BPD Sulawesi Tenggara
- BPD Sulawesi Utara Gorontalo
- Bank Jakarta
- Bank Jakarta Syariah.
