Dedi Mulyadi Larang Pembangunan Perumahan di Bandung Raya, Daerah Bekasi hingga Depok Menyusul
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melarang adanya pembangunan perumahan di kawasan lahan hijau yang ada di wilayah Bandung Raya.
Larangan tersebut dibuat menyusul banyaknya bencana yang terjadi ataupun yang berpotensi terjadi di Bandung Raya seperti banjir dan tanah longsor yang kerap menghantui setiap tahunnya.
Dedi menilai adanya bencana tersebut akibat tata ruang yang sudah dirubah. Dimana lahan hijau disulap menjadi bangunan perumahan hingga menyebabkan ruang resapan air menjadi minim.
“Karena buat apa Bandung dibangun terus-terusan kalau ruang terbuka hijaunya habis kan banjir,” kata Dedi di Bandung, Rabu 10 Desember 2025.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di BPK Jawa Barat
Ia menegaskan bahwa daerah di Bandung Raya yang rawan terjadi bencana dan merupakan lahan resapan air tidak boleh dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan.
“Pokoknya daerah yang memiliki potensi bencana yang itu daerah resapan air nggak boleh dibangun perumahan,” tegas dia.
Dedi mengungkap bahwa pihaknya juga telah mengeluarkan surat edaran terkait larangan pembangunan perumahan di wilayah Bandung Raya.
Surat tersebut telah dikeluarkan Dedi Mulyadi pada 06 Desember 2025 kemarin. Nantinya surat edaran tersebut akan ditindaklanjuti dengan penetapan tata ruang kawasan hijau.
“Jangan dipaksakan dibangun rumah-rumah di daerah rawa-rawa. di daerah persawahan itu kan sama dengan ini surat edaran tentang larangan alih fungsi lahan, nggak boleh lagi,” tutur Dedi.
Nantinya langkah tersebut akan dilakukan secara bertahap di setiap daerah dimulai dari Bandung Raya, Kota Bekasi, Kota Depok serta wilayah lainnya yang mengalami penyempitan kawasan hijau.
“Yang pertama adalah fokus di Bandung Raya dan wilayah lain termasuk kota Bekasi Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang yang ruang wilayah terbukanya sudah mulai sangat menyempit,” tandas dia.
Laporan Cepi Kurnia/tvOne Bandung
