Drama Bupati Pati Sudewo Gagal Dimakzulkan, Hanya 1 Partai yang Bertahan hingga Akhir

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati gagal memakzulkan Bupati Pati Sudewo.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Pati pada Jumat (31/10/2025).

Dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Pati, hanya PDI-P yang tetap mendukung pemakzulan Sudewo.

Sementara enam fraksi lainnya memilih memberikan rekomendasi perbaikan kinerja kepada Sudewo.

“Mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati. Itulah hasil akhir yang disampaikan oleh teman-teman DPRD Pati,” ujar Ketua DPRD Pati Ali Badrudin dikutip dari , Jumat (31/10/2025).

Kenapa Bupati Pati Sudewo hendak dimakzulkan?

DPRD Pati sebelumnya menyepakati hak angket dan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk memakzulkan Sudewo dari jabatannya sebagai kepala daerah pada Rabu (13/8/2025).

Keputusan DPRD membentuk pansus diambil saat warga Pati melakukan unjuk rasa besar-besaran pada Rabu (13/8/2025).

Warga turun ke jalan untuk memprotes kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Pansus dibentuk karena kebijakan kenaikan tarif PBB-P2 dinilai tidak aspiratif dan menimbulkan kegaduhan masyarakat.

Selain itu, kemarahan warga juga dipicu oleh ucapan Sudewo bahwa ia tidak gentar meski terjadi unjuk rasa besar-besaran terkait kenaikan PBB.

“Siapa yang akan melakukan penolakan, saya tunggu. Silakan lakukan. Jangan cuma 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan,” ujar Sudewo dikutip dari , Rabu (6/8/2025).

Di sisi lain, DPRD Pati membentuk pansus karena Sudewo dinilai menyalahi aturan terkait pengangkatan Direktur RSUD dan Dewan Pengawas RSUD yang mengandung unsur nepotisme.

Kemudian, pengangkatan Ketua Baznas Pati dinilai sebagai bentuk nepotisme karena sosok yang ditunjuk adalah anggota Tim Sukses Pemenangan Sudewo ketika Pilkada.

Kenapa Bupati Pati Sudewo gagal dimakzulkan?

Meski DPRD Pati telah menggulirkan hak angket dan membentuk pansus, Bupati Pati Sudewo tetap “selamat” dari upaya pemakzulan.

Kader Partai Gerindra itu gagal dimakzulkan setelah sidang paripurna DPRD Pati pada Jumat (31/10/2025) berlangsung dengan tensi tinggi.

Sebagian anggota DPRD Pati mendesak agar Sudewo dilengserkan, sementara anggota lainnya menilai masa jabatannya sebaiknya dilanjutkan dengan catatan adanya perbaikan kinerja.

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin yang memimpin jalannya sidang kemudian meminta para anggota mengacungkan tangan sebagai bentuk persetujuan terhadap pemakzulan Sudewo.

Namun, hasilnya hanya 13 anggota yang menyatakan setuju, sementara sisanya menolak usulan tersebut.

“Dari jumlah tadi 13 berbanding 36, padahal untuk bisa menang menyampaikan pendapat atau disetujui itu adalah dua pertiga,” jelas Ali dikutip dari , Jumat (31/10/2025).

Apa saja partai yang menolak pemakzulan Bupati Pati Sudewo?

Dari tujuh fraksi di DPRD Pati, hanya Fraksi PDI-P mempertahankan usulannya agar Bupati Pati Sudewo dimakzulkan.

Sementara itu, enam fraksi lainnya, yakni Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Golkar, dan Demokrat, memilih agar Sudewo tetap menjabat dengan rekomendasi perbaikan kinerja.

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menjelaskan bahwa sebelum sidang paripurna digelar, seluruh fraksi awalnya sepakat untuk menggunakan hak angket terhadap Sudewo.

Namun, setelah pembentukan panitia khusus (pansus) diajukan dan proses berjalan hingga sidang paripurna, hanya Fraksi PDI-P yang bertahan pada keputusan untuk memakzulkan bupati.

Ia pun meminta masyarakat Pati untuk menerima keputusan akhir bahwa Sudewo gagal dimakzulkan.

“Perjalanan waktu masih kompak semua, tapi ketika di injury time ini tiba-tiba entah apa keputusannya kita tidak tahu, tinggal PDI Perjuangan,” ujar Ali dikutip dari , Jumat (31/10/2025).

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.