Bupati Pati Sudewo Batal Dimakzulkan, Pendemo: DPRD Pengkhianat Rakyat

— Keputusan DPRD Kabupaten Pati yang menolak pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, memicu kemarahan ratusan massa dari kelompok Masyarakat Pati Bersatu (MPB).

Mereka menilai keputusan dewan itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap aspirasi rakyat.

Massa Kecewa dan Bubarkan Diri

Aksi demonstrasi yang digelar di sekitar Alun-alun Pati, Jawa Tengah, pada Jumat (31/10/2025) sore berakhir ricuh setelah hasil rapat paripurna DPRD diumumkan.

Dalam rapat tersebut, DPRD menyatakan bahwa Sudewo tidak direkomendasikan untuk dimakzulkan.

Dari tujuh fraksi di DPRD, hanya Fraksi PDIP yang menilai Sudewo layak dicopot dari jabatannya.

Enam fraksi lainnya memilih agar bupati diberikan rekomendasi perbaikan kinerja.

Keputusan itu membuat massa MPB kecewa berat. Mereka membubarkan diri sambil meneriakkan kecaman terhadap anggota dewan.

Koordinator MPB, Teguh Istiyanto, menegaskan bahwa pihaknya tidak percaya dengan hasil sidang tersebut.

“Kalau DPRD tadi tidak memakzulkan berarti DPRD itu pengkhianat rakyat,” ucap Teguh saat ditemui di Alun-alun Pati, Jawa Tengah, pada Jumat (31/10/2025).

Mosi Tidak Percaya untuk DPRD

Teguh mengaku lelah sekaligus marah dengan keputusan DPRD yang dinilainya tidak berpihak kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa MPB akan menempuh langkah lanjutan untuk menuntut pertanggungjawaban wakil rakyat.

“Ya pasti nanti kami berikan mosi tidak percaya, kami minta mereka semua mundur, kalau tidak mau mundur kami lengserkan semua pejabat di Pati,” tegasnya.

Ia menyebut, hasil rapat tersebut justru menambah kekecewaan warga yang selama ini menaruh harapan agar dewan bisa menindaklanjuti dugaan penyimpangan kebijakan Bupati Sudewo.

“Agenda selanjutnya adalah kami akan mengeksekusi semua pengkhianatan rakyat, termasuk DPRD, kami akan eksekusi,” terang Teguh.

Sebelum membubarkan diri, massa MPB juga sempat melakukan pembakaran ban di sekitar lokasi aksi pada malam hari sebagai bentuk protes simbolik atas keputusan dewan.

Bupati Pati Sudewo menghadiri sidang rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati, Kamis (2/10/2025).

DPRD: Pemakzulan Sudewo Tak Bisa Diproses

Sementara itu, Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menegaskan bahwa keputusan sidang telah sesuai dengan aturan dan hasil voting mayoritas anggota.

Dari total tujuh fraksi, enam di antaranya menolak usulan pemakzulan dan hanya satu yang setuju.

satunya fraksi yang mendukung pemakzulan Bupati Sudewo adalah PDIP.

“Akan tetapi ada 6 fraksi ada Gerindra, PPP, kemudian PKB, Demokrat, PKS dan Golkar menghendaki agar Bupati ini diberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan,” ungkap Ali usai paripurna, Jumat (31/10/2025) malam.

Menurutnya, berdasarkan mekanisme yang berlaku, pemakzulan tidak dapat diproses karena tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dua pertiga suara dari anggota DPRD.

“Untuk itu yang menang dari enam fraksi tadi,” ujar dia.

Permintaan Maaf DPRD Pati

Ketua DPRD Pati juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas keputusan ini.

"Mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati, itulah hasil akhir yang disampaikan oleh teman-teman DPRD Pati," kata Ali.

Seusai pembubaran massa, kelompok MPB berencana menggelar konsolidasi lanjutan untuk merespons hasil rapat paripurna tersebut.

Mereka menuntut transparansi DPRD Pati serta mengevaluasi seluruh pejabat yang dianggap tidak lagi berpihak pada rakyat.

Masyarakat Pati Bersatu sebelumnya menuntut agar DPRD memakzulkan Bupati Sudewo karena berbagai kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat, seperti kenaikan pajak daerah, mutasi ASN, hingga polemik pemecatan pegawai RSUD Suwondo.

Namun, dengan keputusan resmi DPRD, wacana pemakzulan dinyatakan gugur.

Sementara itu, desakan publik terhadap pembenahan pemerintahan di Pati diprediksi akan terus bergulir.

Sebagian artikel ini telah tayang di KOMPAS.com dengan judul .

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.