Profil dan Harta Kekayaan Bupati Pati Sudewo yang Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Bupati Pati Sudewo menjadi sorotan nasional setelah dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi awak media pada Senin (19/1/2026).

“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” ujarnya.

Dalam operasi senyap tersebut, penyidik mengamankan sejumlah pihak, termasuk Sudewo. Hingga kini, proses pemeriksaan masih berlangsung secara intensif di Polres Kudus.

“Saat ini, yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus,” tegas dia.

Meski demikian, KPK belum membeberkan secara rinci siapa saja pihak lain yang turut diamankan dalam OTT tersebut.

“Nanti kami akan update perkembangannya, siapa saja yang diamankan, siapa saja yang dilakukan pemeriksaan, nanti kami akan sampaikan,” ucap dia.

Selain itu, KPK juga belum mengungkap perkara apa yang menjadi dasar pelaksanaan OTT di Kabupaten Pati.

“Ini juga yang masih akan kami sampaikan nanti ya, terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Pati ini berkaitan dengan perkaranya apa, konstruksinya seperti apa, pihak-pihak yang diamankan siapa saja,” tegas dia.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari Sudewo dan pihak-pihak yang ditangkap dari OTT di Pati sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Profil Bupati Pati Sudewo

Dilanisr dari , H. Sudewo, ST., MT merupakan politikus kelahiran Pati, 11 Oktober 1968. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 1 Slungkep, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kayen dan SMA Negeri 1 Pati. 

Pendidikan tinggi ditempuh Sudewo di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dengan mengambil program studi Teknik Sipil dan lulus pada 1993. Ia kemudian melanjutkan pendidikan magister dan meraih gelar S2 Teknik Pembangunan dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Dalam aktivitas organisasi, Sudewo tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil UNS, Ketua Keluarga Besar Marhaenis, serta Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia.

Perjalanan Karier Bupati Pati Sudewo

Usai menyelesaikan pendidikan, Sudewo memulai karier profesionalnya di sektor konstruksi sebagai pegawai PT Jaya Construction pada periode 1993–1994.

Ia kemudian beralih ke jalur pemerintahan dengan menjadi tenaga honorer di Departemen Pekerjaan Umum (PU) Kanwil Bali pada 1994–1995.

Namanya mulai dikenal setelah terlibat dalam proyek peningkatan jalan dan jembatan di Bali pada 1995–1996.

Kariernya berlanjut saat ia diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 1996–1997 dan ditempatkan di Kanwil PU Jawa Timur.

Sudewo kemudian menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga 1999 sebelum dipindahkan ke Dinas PU Kabupaten Karanganyar. Di daerah tersebut, ia bertugas cukup lama, yakni selama periode 1999–2006.

Langkah Sudewo ke dunia politik dimulai pada 2002 saat ia mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar berpasangan dengan Juliyatmono. Meski tidak berhasil memenangkan kontestasi, kiprahnya di dunia politik terus berlanjut.

Ia kemudian aktif sebagai koordinator tim sukses Pilkada Jawa Timur 2005 dan koordinator tim sukses Pemilihan Gubernur Jawa Tengah pada 2008. Peran tersebut memperkuat posisinya di internal partai.

Pada 2019, Sudewo dipercaya menduduki jabatan Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra.

Karier politiknya semakin menguat saat ia terpilih sebagai anggota DPR RI selama dua periode, yakni 2009–2013 dan 2019–2024.

Sudewo juga dikenal sebagai figur yang dekat dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto.

Puncak karier politiknya terjadi pada Pemilu 2024, ketika ia terpilih sebagai Bupati Pati periode 2025–2030, didampingi Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra.

Harta Kekayaan Sudewo Menurut LHKPN

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke KPK pada 11 April 2025, Sudewo melaporkan total kekayaan sebesar Rp 31.519.711.746.

Rincian aset tersebut meliputi tanah dan bangunan senilai Rp 17,03 miliar yang tersebar di Solo, Yogyakarta, Bogor, Depok, Pacitan, dan Tuban. Aset properti terbesarnya berada di Bogor senilai Rp 3,6 miliar dan bangunan di Depok senilai Rp 1,5 miliar.

Selain itu, Sudewo memiliki kendaraan dengan nilai total Rp 6,33 miliar, terdiri dari BMW X5 2023, Toyota Alphard 2024, Toyota Land Cruiser 2019, Mitsubishi Pajero Sport 2019, Toyota Harrier 2014, dan Toyota Innova 2013.

Aset lainnya mencakup harta bergerak senilai Rp 795 juta, surat berharga Rp 5,39 miliar, serta kas dan setara kas Rp 1,96 miliar. Dalam laporan tersebut, Sudewo menyatakan tidak memiliki utang.

Kontroversi Bupati Pati Sudewo

Sejak resmi menjabat sebagai bupati ke-42 Kabupaten Pati pada 20 Februari 2025, Sudewo kerap menjadi sorotan publik akibat sejumlah kebijakan kontroversial.

Salah satu yang paling menyita perhatian adalah keputusan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.

Kebijakan tersebut memicu aksi demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus 2025. Situasi semakin memanas setelah Sudewo secara terbuka menyatakan tidak gentar menghadapi gelombang protes.

"Siapa yang mau menolak, saya tunggu, silakan lakukan. Bukan hanya 5.000, 50.000 orang pun saya hadapi. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan mengubah keputusan," ucap Sudewo pada Rabu (6/8/2025).

Pernyataan tersebut memicu reaksi luas dari masyarakat dan simpatisan, termasuk penggalangan donasi untuk mendukung aksi demonstrasi.

Meski Sudewo kemudian menyampaikan permintaan maaf, aksi unjuk rasa tetap berlangsung dan menjadi catatan penting dalam dinamika awal kepemimpinannya di Kabupaten Pati.

Sudewo Pernah Diperiksa KPK

Terkait KPK, Sudewo pernah menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus suap pembangunan jalur kereta di Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada September 2025.

Dilansir dari , usai diperiksa, Sudewo mengaku sudah memberikan keterangan dengan jujur kepada penyidik. 

“Saya dipanggil, dimintai keterangan sebagai saksi, semua pertanyaan saya jawab sejujurnya dan apa adanya,” kata Sudewo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Sudewo juga mengatakan, materi pemeriksaannya hari ini sama dengan pemeriksaan beberapa tahun lalu, yakni soal uang yang diterimanya.

Dia mengatakan, penerimaan uang tersebut tak ada kaitannya dengan kasus DJKA.

“Bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI, semua perinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengurangan,” ujar dia.

Kemudian, pada Desember 2025, KPK menyatakan pihaknya masih mengumpulkan keterlibatan Sudewo, dalam kasus dugaan suap tersebut.

“Kami sedang mengumpulkan pada setiap perkara ini apa keterlibatannya,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/12/2025) malam, seperti dilanisr dari Antara.

Walaupun demikian, Asep mengatakan KPK hingga saat ini sudah menemukan keterlibatan mantan anggota Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kemenhub dalam kasus DJKA tersebut.

“Yang kami temukan, memang ada keterlibatan di sejumlah proyek. Namun, biar nanti sekaligus pada saat penanganan yang bersangkutan,” katanya.

Saat itu itu, dia mengatakan KPK masih mendalami keterlibatan legislator ataupun pihak eksekutif dalam kasus DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang