Kata-kata Bupati Pati Sudewo Usai Gagal Dimakzulkan DPRD
— Bupati Pati, Sudewo, akhirnya lolos dari wacana pemakzulan setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memutuskan untuk tidak memberhentikannya dalam sidang paripurna Hak Angket Pemakzulan pada Jumat (31/10/2025).
Keputusan ini diambil setelah hasil voting menunjukkan bahwa mayoritas anggota DPRD menolak pemakzulan dan hanya satu fraksi yang menyatakan setuju Sudewo dicopot dari jabatannya.
DPRD Putuskan Sudewo Tak Dimakzulkan
Rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Pati dihadiri 49 anggota dewan.
Dari hasil voting, 36 anggota menolak pemakzulan, sementara 13 lainnya menyatakan setuju.
Fraksi yang menolak berasal dari Gerindra, PKB, PPP, Golkar, Demokrat, dan PKS, sedangkan PDIP menjadi satu-satunya fraksi yang mendukung pemakzulan.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menegaskan bahwa hasil voting tersebut sah dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
“Akan tetapi ada 6 fraksi ada Gerindra, PPP, kemudian PKB, Demokrat, PKS dan Golkar menghendaki agar Bupati ini diberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan,” ungkap Ali usai paripurna, Jumat (31/10/2025) malam.
“Untuk itu yang menang dari enam fraksi tadi,” ujarnya menegaskan.
Dengan demikian, Sudewo tetap menjabat sebagai Bupati Pati, namun diwajibkan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sejumlah kebijakan yang menjadi sorotan publik.
Respons Bupati Pati Sudewo
Bupati Sudewo, yang memantau jalannya rapat paripurna secara daring, memberikan tanggapan atas keputusan DPRD tersebut.
Ia menyebut seluruh proses dan hasil sidang akan dijadikannya sebagai bahan introspeksi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.
“Semua yang disampaikan dalam risalah pansus yang kami ikuti dari awal hingga akhir menjadi evaluasi kinerja kami ke depan, dalam rangka ikhtiar kami membangun Pati ke depan, demi kesejahteraan Kabupaten Pati. Kami ucapkan terima kasih,” kata Sudewo, dalam tayangan live streaming YouTube Tribunnews, Jumat (31/10/2025).
Sudewo juga mengaku telah menyiapkan catatan-catatan penting untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah ke depan, terutama dalam hal transparansi kebijakan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menambahkan, hasil sidang menjadi momentum bagi dirinya untuk membangun komunikasi lebih baik antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, usai memimpin rapat paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo, Jumat (31/10/2025) malam.
Pendemo Geram, Sebut DPRD Pengkhianat Rakyat
Berbeda dengan suasana di ruang sidang, massa Masyarakat Pati Bersatu (MPB) yang menggelar aksi di Alun-alun Pati kecewa berat dengan hasil paripurna tersebut.
Mereka menilai DPRD telah gagal menjalankan amanah rakyat karena tidak melanjutkan proses pemakzulan.
Koordinator MPB, Teguh Istiyanto, menyampaikan kemarahan dan rasa tidak percaya terhadap hasil keputusan DPRD.
“Kalau DPRD tadi tidak memakzulkan berarti DPRD itu pengkhianat rakyat,” ucap Teguh saat ditemui di Alun-alun Pati, Jawa Tengah, pada Jumat (31/10/2025).
Dalam kondisi lelah usai menggelar aksi sejak siang, Teguh menegaskan pihaknya akan melanjutkan perlawanan dengan mengajukan mosi tidak percaya terhadap seluruh anggota dewan.
“Ya pasti nanti kami berikan mosi tidak percaya, kami minta mereka semua mundur, kalau tidak mau mundur kami lengserkan semua pejabat di Pati,” tegasnya.
Ia menambahkan, MPB akan menyiapkan langkah lanjutan untuk menuntut pertanggungjawaban para wakil rakyat.
“Agenda selanjutnya adalah kami akan mengeksekusi semua pengkhianatan rakyat, termasuk DPRD, kami akan eksekusi,” terang Teguh.
Sebelum membubarkan diri, massa sempat membakar ban di area alun-alun sebagai simbol protes atas keputusan DPRD.
Latar Belakang Desakan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo
Wacana pemakzulan terhadap Sudewo bergulir setelah Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati menemukan sejumlah persoalan dalam kebijakan pemerintah daerah.
Beberapa di antaranya adalah kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2), mutasi aparatur sipil negara (ASN), pemecatan pegawai RSUD Suwondo, dan penentuan proyek infrastruktur.
Selain itu, pansus juga menyoroti dugaan penggantian slogan Kabupaten Pati, tudingan pembohongan publik, serta dugaan pelanggaran sumpah jabatan.
Namun, dari hasil pembahasan dan voting, DPRD menilai bahwa langkah evaluatif lebih tepat dilakukan dibanding pemakzulan.
Sebagian artikel ini telah tayang di KOMPAS.com dengan judul .
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.
