Ketegangan dalam Rapat Paripurna DPRD Pati: Pemakzulan Bupati Sudewo Ditolak
Rapat paripurna kedua DPRD Pati yang diadakan pada Jumat (31/10/2025) malam dengan agenda "Penyampaian Hak Menyatakan Pendapat Anggota DPRD Pati Tentang Kebijakan Bupati Pati" berlangsung penuh ketegangan.
Sejumlah anggota DPRD mengusulkan pemakzulan Bupati Sudewo, sementara yang lain merekomendasikan agar kepemimpinan bupati dilanjutkan dengan perbaikan kinerja.
Hasil Pemungutan Suara: Rekomendasi Perbaikan Kinerja Bupati
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, yang memimpin sidang, meminta peserta rapat untuk mengacungkan tangan bagi mereka yang setuju dengan pemakzulan Bupati Sudewo.
Hasilnya, 13 anggota DPRD yang hadir mengangkat tangan sebagai tanda setuju terhadap pemakzulan.
Namun, peserta rapat lainnya menunjukkan ketidaksetujuan dan mendukung rekomendasi perbaikan kinerja bupati.
Dengan hasil pemungutan suara tersebut, keputusan akhir adalah rekomendasi agar Bupati Sudewo melakukan perbaikan kinerja, bukan pemakzulan.
Dari total 50 kursi anggota DPRD Pati, satu orang tidak hadir, sehingga hasil suara adalah 13 untuk pemakzulan dan 36 untuk perbaikan kinerja.
Fraksi PDI-P Mendukung Pemakzulan
Ali Badrudin mengungkapkan bahwa dari delapan partai atau tujuh fraksi di DPRD Pati, hanya Fraksi PDI Perjuangan yang mendukung pemakzulan Bupati Sudewo.
“Fraksi PDI Perjuangan menghendaki agar Pak Bupati dimakzulkan, tetapi ada enam fraksi lainnya, yaitu Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Golkar, yang menghendaki agar Bupati ini diberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan,” kata Ali.
Permintaan Maaf dan Tanggapan Masyarakat
Usai rapat paripurna, Ali Badrudin meminta maaf kepada masyarakat terkait hasil rapat tersebut.
“Mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati, itulah hasil akhir yang disampaikan oleh teman-teman DPRD Pati,” ungkap Ali.
Sementara itu, kelompok massa yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu (MPB) tidak puas dengan hasil keputusan tersebut dan membubarkan diri setelah rapat selesai.
Koordinator MPB, Teguh Istiyanto, mengekspresikan kekecewaannya terhadap anggota DPRD Pati yang menolak pemakzulan.
"Kalau DPRD tadi tidak memakzulkan, berarti DPRD itu pengkhianat rakyat," ucap Teguh.
Mosi Tidak Percaya dan Protes Massa
Teguh menegaskan bahwa kelompoknya akan mengajukan mosi tidak percaya terhadap anggota DPRD Pati dan mengancam untuk "mengeksekusi" tindakan selanjutnya jika mereka tidak mundur.
“Ya pasti nanti kami berikan mosi tidak percaya, kami minta mereka semua mundur, kalau tidak mau mundur kami lengserkan semua pejabat di Pati,” tegasnya.
Sebelum membubarkan diri, massa sempat melakukan aksi dengan membakar ban sebagai bentuk protes terhadap hasil rapat paripurna.
Bupati Sudewo: Politisi Gerindra dengan Kontroversial Kenaikan Pajak
Bupati Pati Sudewo, yang merupakan politisi Partai Gerindra, telah menjabat sebagai Bupati Pati sejak memenangkan Pilkada 2024 bersama pasangannya, Risma Ardhi Chandra.
Namun, kebijakan kontroversialnya, yaitu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, mendapat penolakan dari masyarakat dan memicu unjuk rasa besar-besaran.
Akibatnya, DPRD membentuk panitia khusus (pansus) untuk memakzulkan Bupati Sudewo.
Keputusan akhir dalam rapat paripurna ini menunjukkan perpecahan antara DPRD dan massa yang menginginkan pemakzulan.
Sebagai politisi Gerindra, Sudewo kini harus menghadapi tantangan besar dalam menjaga kredibilitasnya di tengah protes masyarakat.
Sebagian artikel telah tayang di Kompas.com dengan judul: dan Dari 50 Kursi, Hanya 13 Anggota DPRD Pati yang Acungkan Tangan Setuju Pemakzulan Bupati Sudewo.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.
