KPK Soroti Proyek Monumen Reog dan Museum Peradaban Usai Bupati Ponorogo Jadi Tersangka Suap

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah mendalami proyek pengadaan Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) di Kabupaten Ponorogo.

Langkah ini dilakukan setelah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (SUG) resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan sejumlah pejabat daerah.

"Tidak hanya Museum Reog (MRMP) saja, tetapi setiap pengadaan barang dan jasa yang ada di Kabupaten Ponorogo tentunya sekaligus akan kami dalami," ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (9/11/2025) dikutip dari Antara.

Apa yang Menjadi Fokus Pendalaman KPK?

Asep menjelaskan, KPK akan menelusuri potensi penyimpangan dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Pendalaman ini menjadi bagian dari tahap penyidikan kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Harjono Ponorogo, serta penerimaan lain atau gratifikasi.

Menurut Asep, langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada praktik koruptif yang melibatkan proyek-proyek strategis daerah, termasuk proyek kebanggaan seperti Museum Reog dan Monumen Peradaban.

"Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas," tegasnya.

Siapa Saja yang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka?

Pada 9 November 2025, KPK mengumumkan penetapan empat tersangka dalam kasus dugaan suap tersebut.

Mereka adalah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (SUG), Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma (YUM), Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono (AGP), serta Sucipto (SC), seorang pihak swasta yang juga rekanan RSUD Ponorogo.

Dalam klaster dugaan suap pengurusan jabatan, penerima suap disebutkan adalah Sugiri Sancoko dan Agus Pramono, sementara pemberinya adalah Yunus Mahatma.

KPK menyebut, aliran dana suap ini terkait dengan pengurusan jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo serta sejumlah proyek pengadaan di daerah tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko sebagai tersangka kasus suap pengurusan jabatan serta proyek RSUD Ponorogo dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Ponorogo pada Minggu (9/11/2025) dini hari.

Bagaimana KPK Melihat Tata Kelola Pemerintahan di Ponorogo?

Sebelum penetapan tersangka, KPK sebenarnya telah mendorong Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk memperkuat transparansi dan integritas tata kelola pemerintahan.

Hal itu disampaikan dalam audiensi dan koordinasi antara KPK dan Pemkab Ponorogo yang digelar Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III pada 23 Oktober 2025 di Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, KPK menyoroti sejumlah area rawan korupsi seperti perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan beberapa anomali dalam pelaksanaan pokok pikiran (pokir) DPRD, hibah daerah, serta pemanfaatan e-katalog yang belum optimal dalam mendukung pelaku usaha lokal.

KPK juga memberi perhatian pada proyek-proyek strategis daerah seperti pembangunan RSUD, museum, dan irigasi air tanah dalam (IATD).

Sejak 2021 hingga 2024, Kabupaten Ponorogo telah merealisasikan 191 titik IATD dengan biaya rata-rata Rp125 juta per titik.

Meski program ini dinilai bermanfaat bagi petani, KPK meminta Inspektorat daerah untuk lebih waspada terhadap potensi kemahalan harga dan memastikan pelaksanaan audit probity berjalan optimal.

Dalam evaluasi hasil Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, KPK mencatat adanya perbaikan sekaligus penurunan di beberapa aspek.

Skor MCSP Ponorogo meningkat menjadi 95,44 dan menempatkan kabupaten ini di peringkat 11 se-Jawa Timur.

Namun, skor SPI justru turun 5,75 poin menjadi 73,43, yang menandakan adanya penurunan persepsi integritas di kalangan pemangku kepentingan daerah.

KPK merekomendasikan sejumlah perbaikan strategis, antara lain optimalisasi e-katalog dengan mini kompetisi dan analisa harga, pelaksanaan proyek strategis sesuai timeline dan laporan berkala, serta probity audit di seluruh proyek besar

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.