Mahfud MD Soroti Kejanggalan Proyek Whoosh, Sebut Ada Dugaan Mark-Up dan Pembengkakan Biaya Usai Dipegang China

 Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali menyoroti proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. Dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official, ia menilai proyek ini sarat kejanggalan dan kini justru menjadi beban negara akibat perencanaan yang tidak transparan.

Mahfud mengungkap bahwa proyek tersebut awalnya ditawarkan kepada Jepang dengan skema kerja sama antar-pemerintah (Government to Government). Namun, secara tiba-tiba, proyek itu dialihkan ke China dengan bunga pinjaman jauh lebih tinggi.

Menurut Mahfud, keputusan tersebut mengubah seluruh struktur biaya yang semula ringan menjadi membengkak. Ia menjelaskan, berdasarkan perhitungan para ahli dari Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada, bunga pinjaman dari Jepang hanya sekitar 0,1 persen.

Namun setelah dialihkan ke China, angka tersebut melonjak hingga 2 persen, bahkan kemudian membengkak lagi menjadi 3,4 persen.

“Dulu pada awalnya, rencana kereta api cepat yang kemudian bernama Whoosh ini adalah perjanjian G2G (Government to Government) antara Pemerintah Jepang dengan Pemerintah Indonesia. Disepakati pada waktu itu bisa dibangun dengan bunga 0,1 persen dengan Jepang. Tiba-tiba sesudah Jepang minta kenaikan sedikit, oleh pemerintah dibatalkan, dipindah ke China,” kata Mahfud MD.

Mahfud juga menyinggung keputusan presiden Jokowi yang kala itu mencopot Ignasius Jonan dari jabatan Menteri Perhubungan karena menolak proyek tersebut. Jonan disebut menilai proyek kereta cepat itu tidak layak secara ekonomi.

“Waktu itu Menteri Perhubungan, Pak Ignasius Jonan, menyatakan tidak setuju. Ini tidak visible, kata Pak Jonan. Pak Jonannya dipecat,” ucap Mahfud.

Setelah pemecatan Jonan, Presiden Jokowi sempat memanggil ahli transportasi Agus Pambagio untuk dimintai pandangan. Menurut Mahfud, Agus juga menyampaikan bahwa proyek tersebut merugikan negara. Namun, keputusan pemerintah tidak berubah karena proyek sudah dianggap sebagai kebijakan presiden.

“Presiden (Jokowi) panggil nih, Sesudah memecat Jonan, dia ditanya, ‘Pak, Agus gimana ini, Pak? Ini tidak visible, rugi negara,’ ini menurut Agus yang saya tonton. ‘Ini atas ide siapa’ kata Agus, ‘kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya...’ ‘atas ide saya’, kata presiden sendiri, gitu. ‘Ya sudah kalau sudah ide Bapak, mau jadi kebijakan kita nggak bisa.’ Pergi si Agus,” beber Mahfud MD.

Lebih lanjut, Mahfud menyoroti dampak keuangan dari proyek Whoosh yang kini disebut membuat negara kesulitan membayar utang. Ia menyatakan setuju dengan sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak menanggung beban utang proyek tersebut melalui APBN.

“Ternyata sekarang tak mampu bayar (utang) dan tidak mau bayar Purbaya, menurut saya benar Purbaya,” tegas Mahfud.

Mahfud menambahkan, proyek yang semestinya bermanfaat bagi publik malah menyedot anggaran besar hingga mengorbankan pembangunan lain. Ia bahkan menduga ada potensi mark-up dalam perhitungan biaya pembangunan.

“Nah, itu yang harus diteliti. Karena ada dugaan mark up, dugaan mark up-nya, itu harus, harus diperiksa. Ini uang lari, menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu USD 53 juta. Tapi di China sendiri hitungannya USD 17-18 jtua. Naik 3x lipat kan." jelas Mahfud

Purbaya Ogah Gunakan APBN untuk Utang Whoosh

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menggunakan dana APBN untuk menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Ia mengaku belum menerima usulan resmi dari pihak Danantara Indonesia terkait pembiayaan proyek tersebut.

Menurut Purbaya, persoalan utang seharusnya diselesaikan oleh pihak konsorsium yang mengelola proyek, bukan dibebankan kepada pemerintah.

“Harusnya mereka ke situ, jangan ke kita lagi. Kalau enggak, semua (masuk) ke kita lagi termasuk dividennya,” kata Purbaya beberapa waktu lalu.

Ia juga menekankan pentingnya pemisahan tanggung jawab antara sektor swasta dan pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan.

“Ini kan katanya mau dipisahin antara swasta sama government. Jangan kalau giliran enak (buat) swasta, sementara kalau enggak enak (dikasih ke) government,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu Suminto memastikan bahwa utang proyek kereta cepat bukan tanggungan pemerintah.

“Kereta Cepat Jakarta Bandung itu kan business-to-business. Jadi untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung itu tidak ada utang pemerintah,” ujarnya.

Sebagai informasi, proyek KCJB atau Whoosh dikerjakan oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang merupakan hasil kerja sama antara badan usaha Indonesia dan China. Pihak Indonesia diwakili oleh BUMN di bawah koordinasi PT Kereta Api Indonesia (Persero). Proyek ini dibiayai melalui kombinasi ekuitas dan pinjaman dari China Development Bank (CDB).