Kado Pahit Ulang Tahun ke-108 RSUD dr Harjono Ponorogo, Direktur dan Bupati Terjerat OTT KPK

— Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-108 RSUD dr Harjono Ponorogo berubah menjadi kabar pahit.

Direktur rumah sakit tersebut, dr Yunus Mahatma, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

OTT KPK dan Penetapan Tersangka

KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap dr Yunus Mahatma dan Bupati Sugiri Sancoko pada Sabtu (8/11/2025).

Selain kasus dugaan jual beli jabatan, penyidik KPK juga menemukan indikasi praktik korupsi pengadaan barang di RSUD dr Harjono Ponorogo tahun 2024 dengan nilai mencapai Rp 14 miliar.

Meski sang direktur tengah menghadapi proses hukum, kegiatan peringatan HUT RSUD dr Harjono tetap berjalan pada Minggu (9/11/2025).

Acara bertajuk “Health Run” digelar di area rumah sakit, Jalan Ponorogo–Pacitan, Kelurahan Paju, Kecamatan Ponorogo.

Ratusan peserta mengenakan jersey biru turut meramaikan kegiatan tersebut, meski tanpa kehadiran pejabat teras daerah seperti Bupati, Wakil Bupati, maupun Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo.

Humas RSUD dr Harjono, Sugiyanto, menjelaskan alasan kegiatan lari sehat tetap digelar meski pimpinan mereka baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

“Untuk event run memang tetap berjalan, karena sudah ada peserta dari luar daerah. Kegiatan lain dalam rangka HUT RSUD sementara ditunda,” ujar Sugiyanto.

Selain dr Yunus Mahatma dan Bupati Sugiri, KPK juga menetapkan Sekda Ponorogo Agus Pramono serta rekanan RSUD dr Harjono Ponorogo bernama Sucipto sebagai tersangka.

Keempatnya diduga terlibat dalam praktik jual beli jabatan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo.

KPK melakukan OTT pada Jumat (7/11/2025). Dari hasil operasi senyap tersebut, 13 orang dibawa ke Jakarta, termasuk Bupati Sugiri, dr Yunus, dan Sekda Agus Pramono.

Kekayaan dr Yunus Lebih Besar dari Bupati dan Sekda 

Menariknya, data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diakses melalui laman elhkpn.kpk.go.id (2024) menunjukkan bahwa total kekayaan dr Yunus Mahatma mencapai Rp 14,54 miliar, setelah dikurangi utang sebesar Rp 800 juta.

Angka ini dua kali lipat lebih besar dari kekayaan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang melapor senilai Rp 6,3 miliar, dan juga lebih tinggi dibanding kekayaan Sekda Agus Pramono yang tercatat Rp 8,8 miliar.

Berikut rincian harta kekayaan dr Yunus Mahatma:

• Tanah dan bangunan senilai Rp 9,25 miliar di Kota Madiun, Surabaya, dan Karanganyar.
• Alat transportasi dan mesin senilai Rp 1,11 miliar.
• Kas dan setara kas Rp 4,7 miliar.
• Harta bergerak lainnya Rp 25 juta.
• Harta lainnya Rp 250 juta.

Ia juga memiliki dua kendaraan pribadi, yakni:

• Honda HR-V tahun 2021 senilai Rp 240 juta.
• BMW 320 tahun 2023 senilai Rp 875 juta.

Seluruh aset tersebut dilaporkan berasal dari hasil usaha sendiri.

Profil dan Perjalanan Karier dr Yunus Mahatma

Dalam wawancara dengan TribunJatim Network sembilan bulan lalu, dr Yunus pernah mengungkap asal-usul nama “Mahatma” yang diberikan oleh ayahnya, seorang guru sejarah, terinspirasi dari tokoh kemerdekaan India, Mahatma Gandhi.

Yunus lahir di Kabupaten Blitar dan menempuh pendidikan SD serta SMP di daerah tersebut, lalu melanjutkan SMA di Tulungagung.

Setelah lulus, ia menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Brawijaya (UB) Malang.

Pada 1991, Yunus diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Di sana, ia pernah menjabat sebagai Kasie P2ML serta Kasie Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dan Puskesmas.

Namun, akibat kerusuhan tahun 1999, ia dipindahkan ke Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan sebagai dokter spesialis penyakit dalam di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Setelah sempat bertugas di Aceh, ia kembali ke Magetan pada 2006.

Pada 2013, Yunus dipercaya menjabat sebagai Direktur RSUD dr Sayidiman Magetan hingga 2019.

Dua tahun kemudian, pada 2021, ia mengajukan pensiun dini dan mengikuti asesmen jabatan Direktur RSUD dr Harjono Ponorogo, yang akhirnya berhasil ia duduki.

Dokter Yunus menjadi salah satu dari 13 orang yang dibawa ke Jakarta usai OTT di Ponorogo. Ia terlihat bersama Bupati Sugiri dan Sekda Agus saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (8/11/2025).

Operasi senyap ini disebut sebagai upaya penindakan atas dugaan suap jual beli jabatan dan korupsi pengadaan barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan RSUD dr Harjono.

Sebagian Artikel ini telah tayang di Tribunjatim-timur.com dengan judul OTT KPK dan Korupsi Rp 14 Miliar jadi Kado Pahit HUT ke-108 RSUD dr Harjono Ponorogo

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.