Profil Saldi Isra, Hakim MK yang Pertanyakan Ucapan Kepala BNPB soal Banjir Sumatera
Hakim Konsitutisi Saldi Isra menjadi sorotan warganet dalam beberapa jam terakhir.
Perhatian itu muncul setelah Saldi mengkritik pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto yang sebelumnya menilai banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera “hanya mencekam di media sosial”.
Suharyanto sebenarnya sudah meralat ucapannya dan menyampaikan permintaan maaf saat meninjau lokasi bencana di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada Minggu (30/11/2035).
Ia juga mengaku tidak menyangka dampak banjir bandang dan longsor begitu besar.
Kendati demikian, Saldi tetap menyayangkan pernyataan tersebut, terlebih karena Suharyanto yang kini berpangkat letnan jenderal atau jenderal bintang tiga dianggap tidak semestinya mengeluarkan komentar seperti itu.
Saldi juga mempertanyakan proses seleksi perwira tinggi (pati) TNI yang ditempatkan di kementerian/lembaga.
“Itu kan sebetulnya kita berpikir, ini memang diseleksi secara benar atau tidak itu? Masa bencana dikatakan hanya ributnya di medsos saja. Nah, itu salah satu poin, sebagai orang yang berasal dari daerah bencana, saya perlu sampaikan itu, sekaligus untuk bisa jadi refleksi untuk TNI juga, Pak Wamenhan,” ujar Saldi di Gedung MK, Jakarta, dikutip dari , Kamis (4/12/2025).
Lalu, siapa sosok Saldi Isra yang mengkritik Kepala BNPB? Berikut profil Saldi Isra selengkapnya.
Profil Saldi Isra
Saldi Isra lahir di Paninggahan, Solok, Sumatera Barat pada 20 Agustus 1968.
Dilansir dari laman resmi MK, Saldi lahir dengan nama kecil “Sal” lalu ditambah “di” karena namanya terlalu pendek.
Namanya berubah menjadi "Saldi Isra" ketika menginjak kelas 6 SD. Nama "Isra" merupakan gabungan dari nama kedua orangtuanya, yakni Ismail dan Ratina.
Jauh sebelum menjadi Hakim MK, Saldi menempuh pendidikan S-1 Ilmu Hukum di Universitas Andalas pada 1990.
Ilmu Hukum sebenarnya bukan pilihan utama Saldi karena ia ingin berkuliah di Prodi Teknik Sipil atau Pertambangan.
Meski begitu, ia tetap menekuni prodi tersebut hingga lulus dengan predikat Summa Cumlaude dengan IPK 3,86 pada 1995.
Saldi kemudian dipinang menjadi dosen di Universitas Bung Hatta pada Oktober 1995 sebelum pindah ke Universitas Andalas.
Pada 2001, Saldi lulus dari Institute of Postgraduate Studies and Reserch University of Malaya Kuala Lumpur, Malaysia.
Ia juga menyelesaikan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 2009.
Setelah itu, Saldi diangkat menjadi Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Andalas.
Selama menjadi dosen, Saldi pernah menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas.
Perjalanan karier Saldi berlanjut sebagai Hakim MK pada 2017.
Hal ini bermula ketika Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan nama Guru Besar Universitas Andalas ini sebagai pengganti Patrialis Akbar yang terjerat kasus korupsi.
Sebenarnya ada tiga nama calon Hakim MK yang mengikuti seleksi. Namun, pilihan Jokowi jatuh kepada Saldi.
Jokowi kemudian melantik Saldi sebagai Hakim MK di Istana Kepresidenan, Jakarta pada 11 April 2017.
Hingga 2025, ia masih menduduki posisi Hakim Konstitusi dengan tugas tambahan sebagai Wakil Ketua MK.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
