Legislator Golkar Kritik Cak Imin soal Ajakan 'Taubat Nasuha' di Tengah Banjir Sumatera
Anggota DPR RI sekaligus senior Partai Golkar, Firman Soebagyo menyayangkan pernyataan Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal istilah 'taubat nasuha' terkait penanganan bencana banjir di Sumatera.
Cak Imin diketahui menyurati Menteri Kehutanan Raja Juli dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk melakukan evaluasi total yang dia sebut 'taubat nasuha' sebagai respons atas peristiwa bencana banjir di Sumatera.
Firman menilai, pernyataan itu tidak tepat dan tidak bijak dilontarkan di tengah situasi duka yang menyelimuti para korban.
Sebagai seorang tokoh agama, Firman berpendapat Cak Imin seharusnya lebih memahami arti kedukaan masyarakat yang tertimpa musibah.
"Walaupun mungkin ucapan taubat nasuha tersebut mungkin candaan, namun tidak tepat diucapkan di depan publik dan media dalam suasana duka," kata Firman dalam keterangannya, Selasa, 2 Desember 2025.
Menurut Firman, Cak Imin harusnya lebih konsentrasi membantu Presiden RI Prabowo Subianto menyelesaikan persoalan yang dihadapi para korban bencana banjir.
Sebab, hal tersebut dinilai jauh lebih arif dan bijaksana di tengah situasi saat ini.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengirimkan surat resmi kepada tiga Menteri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Menteri Kehutanan untuk dilakukan evaluasi total terhadap kebijakan dan penanganan lingkungan hidup.
Langkah ini diambil menyusul terus terjadinya bencana alam di berbagai daerah.
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menyoroti bencana alam yang kerap terjadi dan seolah menjadi siklus tahunan. Ia menegaskan bahwa frekuensi bencana yang berulang merupakan tanda perlunya koreksi besar-besaran oleh pemerintah.
Ia menyebut langkah evaluasi tersebut sebagai bentuk taubatan nasuha atau upaya perbaikan total dengan kesungguhan penuh.
"Mendorong seluruh kementerian terkait untuk meninjau kembali kebijakan, pola koordinasi, serta langkah penanganan lingkungan yang selama ini berjalan," kata Cak Imin di Bandung, Senin, 1 Desember 2025.
