Bahlil Sebut Hakim MK dari Parpol Negarawan dan Berintegritas
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengatakan hakim-hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK) yang semula kader partai politik (parpol) merupakan negarawan yang berintegritas.
Dia meyakini, para hakim itu independen saat menjalankan tugasnya mengadili perkara di persidangan.
Hal itu disampaikan Bahlil saat merespons kekhawatiran publik terhadap independensi Adies Kadir, eks kader Golkar yang kini menjadi hakim MK.
"Kalau kita mau bicara seperti itu, kan beberapa hakim MK, baik dulu maupun sekarang (ada yang, red) juga pernah menjadi kader partai politik, dan itu tidak hanya di Partai Golkar. Pak Hamdan Zoelva, (yang semula, red.) kader Partai Bulan Bintang, kemudian sekarang dari PPP ada Pak Arsul Sani," kata Bahlil kepada wartawan, dikutip dari ANTARA, Jumat, 6 Februari 2026.
"Jadi, kader-kader politik ini dewasa semua, negarawan. Begitu (mereka) sudah dinyatakan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, saya yakin dan percaya seluruh status keanggotaan partai sudah tidak ada, dan mereka milik negara," sambung dia.
Maka dari itu, Bahlil pun meyakini, Adies Kadir amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim konstitusi.
"Saya yakin Pak Prof. Adies Kadir, salah satu kader terbaik Golkar, yang saya tahu punya integritas, dan mampu menjalankan amanah ini dengan baik," tutur Bahlil.
Adies Kadir membacakan sumpah jabatannya sebagai hakim MK di Istana Negara, Jakarta, Kamis, disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Prosesi itu merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR RI.
Dengan demikian, Adies Kadir pun resmi menjadi hakim konstitusi untuk menggantikan Arief Hidayat yang telah purna bakti setelah 13 tahun mengabdi sebagai hakim MK.
Selepas prosesi pembacaan sumpah, Adies Kadir di hadapan sejumlah wartawan, menegaskan dirinya tak akan terlibat dalam perkara yang berkaitan dengan Partai Golkar.
"Tentunya kalau di Mahkamah Konstitusi itu kan ada aturan-aturan ya. Kalau terkait dengan dianggap ada conflict of interest, pasti otomatis hakim akan mengundurkan diri dari panel atau majelis tersebut," kata Adies Kadir.
"Ya, kemungkinan saya juga akan mengambil langkah seperti itu kalau ada kasus-kasus terkait dengan Partai Golkar," imbuh dia..
