Anggota DPR Bela Menhut Raja Juli soal Banjir Sumatera, Sebut Kerusakan Hutan Bukan Masalah 1-2 Tahun

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo membela Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni terkait kerusakan hutan di Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Firman saat Rapat Kerja Komisi IV dengan Kemenhut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Adapun isu kerusakan hutan kembali mencuat ke publik setelah tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, diterjang banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025.

Menurut Firman, kerusakan ekologis terjadi jauh sebelum Raja Juli menjabat sebagai Menhut.

Ia juga menegaskan, kerusakan hutan di Indonesia bukanlah masalah yang terjadi dalam kurun waktu 1-2 tahun terakhir.

Masalah tersebut, lanjut Firman, merupakan akumulasi dari kebijakan dan praktik buruk yang sudah berlangsung sejak lama.

“Pak Menteri (Raja Juli Antoni) ini cuci piring, makanya saya bela. Makanya waktu diminta tobat nasuha saya bela. Karena kejadian perusakan hutan ini, bukan satu tahun atau dua tahun. Setelah reformasi, hutan kita hancur,” ujar Firman dikutip dari Antara, Kamis (4/12/2025).

“Hentikan Reforma Agraria”

Firman juga menilai, kebijakan reforma agraria yang selama ini sudah berjalan menjadi salah satu penyebab kerusakan hutan dan memperburuk risiko bencana.

Firman turut menjelaskan kerentanan geologis di beberapa wilayah Indonesia. Ia sendiri merasakan risiko tersebut saat melewati daerah rawan longsor.

“Saya miris, Pak, jangankan yang di Sumatera, bahkan kami yang duduk di ruangan ini kadang-kadang takut waktu lewat Puncak takut ada tanah longsor, mau lewat ke mana takut ada jalan tiba-tiba putus seperti yang di Aceh,” ujarnya.

Menurut Firman, bencana di Sumbar, Sumut, dan Aceh seharusnya menjadi peringatan penting bagi semua pihak untuk lebih fokus pada upaya penyelamatan lingkungan.

Ia menyesalkan adanya pengangkutan kayu di tengah krisis, meski legal. Firman menegaskan perlu tindakan tegas, termasuk pencabutan izin jika diperlukan.

“Dalam situasi kondisi bencana sedemikian rupa masih ada yang mengangkut kayu, walaupun masih punya izin," kata Firman.

"Saya minta kepada Pak Menteri ditindak tegas. Kalau perlu dicabut izinnya karena mereka itu sense of crisis, itu pelecehan kepada negara. Pelecehan kepada rakyat yang ada di sana (Sumbar, Sumut dan Aceh),” tuturnya.

Tingkat Deforestasi 2025 Menurun

Dalam kesempatan yang sama, Raja Juli menyampaikan bahwa tingkat deforestasi di tiga provinsi terdampak banjir di Sumatera menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2024.

Ia mengatakan, tingkat deforestasi nasional menurun dari 216.216 hektar pada 2024 menjadi 166.450 hektar hingga September 2025, turun 23,01 persen.

Di Aceh, deforestasi turun 10,04 persen, dari 11.228 hektar pada 2023-2024 menjadi 10.100 hektar pada periode 2024 hingga September 2025.

Sumatera Utara juga mengalami penurunan deforestasi sebesar 13,98 persen, dari 7.141 hektar menjadi 6.142 hektar.

Sedangkan di Sumatera Barat turun 14 persen, dari 6.634 hektar menjadi 5.705 hektar.

Salurkan bantuan Anda untuk korban banjir Sumatera lewat tautan donasi ini: https://kmp.im/BencanaSumatera.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang