Mendagri soal Bupati di Aceh Tak Sanggup Tangani Banjir: Wajar Mereka Tak Mampu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan respons terkait adanya sejumlah bupati di Provinsi Aceh yang mengeluarkan surat pernyataan ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor.

Dilansir dari Kompas.com, sejauh ini sedikitnya ada tiga bupati yang secara resmi menyatakan tidak sanggup menangani bencana di wilayahnya, yakni Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, serta Bupati Aceh Tengah Haili Yoga.

Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Minggu (30/11/2025), korban banjir dan longsor di Aceh tercatat 96 orang meninggal dunia, 75 orang masih dinyatakan hilang, dan 62.000 Kepala Keluarga (KK) mengungsi.

Tito Memahami Keputusan Bupati di Aceh

Tito memahami sikap dan keputusan para bupati yang menyatakan tidak mampu mengatasi banjir di daerah mereka karena akses jalan tertutup dan distribusi makanan terganggu.

"Kita melihat wajar enggak mampu karena di daerah yang tersulit, dari mana mau dapat makanan logistik kalau bukan minta bantuan kepada pemerintah yang di atasnya," ujarnya di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).

Ia pun mencotohkan di Aceh Tengah, bupati menyampaikan bahwa tidak mampu melayani. Tito pun juga memaklumi dan mewajarkan hal tersebut.

"Ya memang enggak akan mampu. Enggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri (Aceh Tengah) tertutup (akses tertutup). Ada Kepala Daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya gimana mau sanggup?," imbuhnya.

Menurut Tito, Pemda Aceh Tengah memang tidak mungkin memiliki kemampuan untuk melakukan mobilisasi alat berat untuk memperbaiki jembatan, jalan-jalan rusak, dan akses tertutup longsor, sementara mereka sendiri aksesnya terkunci.

"Jadi tolong teman-teman juga kalau melihat satu surat, jangan hanya melihat suratnya saja, lihat kondisinya. Kondisinya enggak akan mungkin mampu," tuturnya.

Pemerintah Pusat Akan Ambil Alih Pengiriman Logistik

Tito menyampaikan, Provinsi Aceh memerlukan dukungan pangan yang didistribusikan melalui udara lantaran akses darat terputus.

"Dia perlu untuk dukungan satu, pangan. Pangannya harus diambil dari luar, menggunakan pesawat. Dia enggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat," ucap Tito.

Untuk itu, ia menyebut bahwa Pemerintah Pusat akan mengambil alih sepenuhnya pengiriman logistik ke Provinsi Aceh via udara dari Jakarta dan Medan.

"Tapi Pusat yang mengambil alih. Dropping dari Jakarta dan dari Medan," katanya.

Meski dengan keterbatasan akses jalan, Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap akan membantu, baik itu daerah yang mampu maupun tidak.

"Tapi pemerintah pusat, mau dia katakan mampu, mau dia katakan nyerah, enggak mampu, pasti kita akan bekerja, membantu dan itu sudah sejak hari pertama," tukas Tito.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "" dan "Para Bupati Tak Sanggup Atasi Banjir, Kemendagri Pastikan Pemerintah Pusat Ambil Alih"

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang