Dicecar Mahasiswa Soal Banjir dan Anggaran BUMD, Begini Respons Dedi Mulyadi

 Sejumlah mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya mengadang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-29 Kota Bekasi di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Kecamatan Bekasi Timur, Selasa (10/3/2026).

Aksi tersebut terjadi ketika Dedi hendak meninggalkan lokasi setelah mengikuti rapat paripurna dalam rangka hari jadi Kota Bekasi.

Mahasiswa memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan kritik terkait penanganan banjir di Kota Bekasi yang dinilai belum menunjukkan solusi konkret bagi masyarakat.

Mereka menilai sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah daerah masih belum mampu mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut.

Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Rafi Priyatna, mengatakan mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi secara langsung kepada gubernur terkait berbagai persoalan yang dihadapi warga Bekasi.

“Sebagai mahasiswa dan masyarakat kami menilai bahwa wali kota dan jajarannya telah keliru dalam menghadirkan kebijakan,” ujar Rafi saat dikonfirmasi, Rabu (11/3/2026).

Apa yang dipersoalkan mahasiswa terkait penanganan banjir?

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti pembangunan polder di sejumlah kecamatan yang sebelumnya digadang-gadang menjadi salah satu solusi penanggulangan banjir di Kota Bekasi.

Namun, menurut mereka, keberadaan fasilitas tersebut belum mampu menekan kejadian banjir secara signifikan.

Rafi menilai banjir masih terjadi secara masif di sejumlah wilayah, termasuk di daerah yang berada di sekitar polder. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa fungsi polder belum dikaji secara maksimal sebelum dibangun.

“Hal ini kami duga terjadi karena pemerintah kurang mengkaji terkait bagaimana polder ini berfungsi secara maksimal,” kata dia.

Selain persoalan polder, mahasiswa juga menuntut pemerintah untuk melakukan normalisasi sungai secara lebih menyeluruh. Menurut mereka, hingga saat ini masih terdapat bangunan komersial yang berdiri di bantaran sungai dan dinilai menghambat aliran air.

“Hari ini kami masih menemui beberapa titik bangunan komersial yang masih berdiri dan mengganggu aliran sungai,” ujar Rafi.

Apa saja tuntutan lain yang disampaikan mahasiswa?

Mahasiswa juga menyoroti aspek tata kelola pemerintahan, khususnya terkait penyertaan modal kepada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Bekasi. Nilai penyertaan modal tersebut disebut mencapai sekitar Rp48 miliar.

Menurut Rafi, kebijakan tersebut diduga belum memiliki dasar peraturan daerah sebagaimana tercantum dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2024.

“Dalam hal ini juga kami melihat tidak terjadinya asas-asas umum pemerintahan yang berpotensi menimbulkan dugaan korupsi secara massal di Kota Bekasi,” kata dia.

Rafi mengatakan mahasiswa sebenarnya berharap dapat berdialog lebih lama dengan Gubernur Jawa Barat.

Namun percakapan yang terjadi hanya berlangsung singkat karena Dedi Mulyadi harus melanjutkan agenda lainnya.

“Dia hanya menyampaikan bahwa ‘iya akan ditindaklanjuti’. Tentu kami selaku massa aksi itu kecewa,” ujar Rafi.

Ia menambahkan bahwa mahasiswa awalnya tidak mengetahui kehadiran Dedi Mulyadi dalam rapat paripurna tersebut. Mereka baru mengetahui keberadaan gubernur saat sudah berada di lokasi kegiatan.

“Sebetulnya kami enggak tahu kalau di dalam paripurna tersebut ada Pak Gubernur. Kami baru mengetahui itu di lapangan, sehingga kami cukup antusias karena bisa bertemu langsung dengan beliau,” kata Rafi.

Bagaimana tanggapan Dedi Mulyadi?

Dedi Mulyadi kemudian mengunggah momen pertemuan dengan mahasiswa tersebut melalui video di akun Instagram pribadinya.

Dalam video itu, ia menyatakan akan mengevaluasi fungsi polder air yang dinilai belum optimal dalam menangani banjir di Kota Bekasi.

Menurut Dedi, pemerintah perlu melakukan kajian teknis yang lebih mendalam untuk mengetahui penyebab persoalan banjir yang terjadi di lapangan.

“Polder air mana yang belum berfungsi? Kalau belum optimal nanti saya evaluasi. Problem-problemnya akan diselesaikan,” ujar Dedi.

Ia menambahkan bahwa evaluasi tersebut akan melibatkan tim dan para ahli di bidang pengairan guna mengidentifikasi persoalan teknis yang terjadi.

“Nanti problemnya di mana saja secara teknis harus dilihat bersama ahli pengairan agar bisa dicari solusinya,” kata dia.

Dedi juga menekankan bahwa upaya penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara instan dan membutuhkan proses evaluasi serta perbaikan secara bertahap.

“Saya balik nanya, banjir tahun ini dengan tahun lalu tinggi mana? Tinggi tahun kemarin. Kita kan evaluasi tidak bisa sekaligus, kita lakukan secara bertahap,” ujar dia.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "".

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang