Presiden Prabowo Perintahkan Menteri Cari Solusi Utang Jumbo Kereta Cepat Whoosh
Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan sejumlah menteri untuk mencari solusi atas utang jumbo proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) atau Whoosh.
Menteri yang ditugaskan antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta CEO Danantara Rosan Roeslani.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebutkan persoalan ini telah dibahas dalam rapat terbatas (ratas) di Istana, Jakarta, pada Rabu (29/10/2025).
"Ya, kemarin dibahas, kemudian Pak Airlangga, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk sebagaimana tadi yang saya sampaikan, menghitung lagi detailnya," ujar Prasetyo di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis (30/10/2025).
Ia menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan beberapa opsi penyelesaian, termasuk kemungkinan memperpanjang masa pinjaman.
“Kemudian opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman, bagian nanti dari skenario-skenario skema yang terbaik,” tambahnya.
Pemerintah Siapkan Skema Terbaik
Menurut Prasetyo, pemerintah berupaya mencari skema terbaik untuk menangani utang jumbo tersebut tanpa menimbulkan beban tambahan.
“Kemarin di dalam ratas juga itu bagian dari salah satu yang dibicarakan, pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran utang,” jelasnya.
Prasetyo menekankan, tanggung jawab penyediaan transportasi publik yang baik bukan hanya pada pemerintah, tetapi juga semua pihak.
“Tidak hanya Whoosh, ya. Mulai dari transportasi kereta api yang non-kereta api cepat, kemudian transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba untuk kita perbaiki,” katanya.
Beban Utang Capai Rp116 Triliun
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) diketahui memiliki beban utang hingga Rp116 triliun.
Danantara sebagai superholding BUMN kini tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek tersebut, termasuk kemungkinan meminta dukungan dari APBN.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan uang negara untuk menanggung utang proyek Whoosh.
“Kalau sudah dibuat Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih, harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi (Kemenkeu),” tegas Purbaya dalam sambungan virtual Zoom saat Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025).
Menurutnya, utang proyek KCIC merupakan tanggung jawab BUMN terkait dan bukan menjadi beban APBN.
Ia juga menjelaskan bahwa sejak terbentuknya Danantara, seluruh dividen BUMN sudah menjadi milik superholding tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Isu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh
Sementara itu, isu dugaan penyimpangan dalam proyek kereta cepat kembali mencuat setelah pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD.
Dalam video di kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, pada 14 Oktober 2025, Mahfud mengungkap adanya dugaan mark up besar-besaran dalam proyek Whoosh.
“Menurut perhitungan, biaya per kilometer kereta cepat Whoosh di Indonesia mencapai 52 juta dollar AS (sekitar Rp863 miliar). Padahal di China hanya sekitar 17–18 juta dollar AS,” ujarnya.
“Naik tiga kali lipat, ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana?” sambungnya.
Pernyataan Mahfud tersebut langsung menarik perhatian publik dan mendorong desakan agar lembaga antirasuah mengusut dugaan penyimpangan dalam proyek strategis nasional tersebut.
Sebagian artikel telah tayang di Kompas.com dengan judul: dan Istana Cari Skema Terbaik untuk Bayar Utang Whoosh.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.
