Prabowo Dinilai Serius Tangani Korupsi pada Tahun Pertama Jadi Presiden
Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto genap menginjak usia satu tahun. Salah satu hal yang coba ditunjukkan pemerintah saat ini adalah komitmen memberantas korupsi.
Executive Director Next Indonesia, Christiantoko menilai, salah satu buktinya dengan agenda penyerahan uang sitaan kasus CPO dari Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Kementerian Keuangan senilai Rp 13,2 triliun.
“Korupsi ini berusaha untuk dilakukan atau diberantas,” kata Christiantoko dalam acara bertajuk 'Satu Tahun Prabowo-Gibran, Mengukur Langkah Awal Prabowonomics', di Jakarta, dikutip dari keterangannya, Selasa, 21 Oktober 2025.
Dia pun menyoroti pernyataan Prabowo dalam acara penyerahan uang sitaan itu. Namun, ia perlu melihat komitmen Prabowo dalam membuktikan pernyataannya itu. “Dari pernyataan terbaru kemarin di Kejagung oleh Presiden, dia tidak pandang bulu. (Tapi) kita tidak bisa menilai sekarang, apakah Presiden memenuhi apa yang diucapkan atau tidak,” katanya.
Presiden RI Prabowo Subianto
Di sisi lain, ia juga menilai pemerintah dalam setahun pertama tengah berupaya mengatasi kebocoran keuangan negara. Pada kesempatan yang sama, Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro berpandangan, pemerintah perlu mengefektifkan birokrasi di masa pemerintahan setelah berjalan satu tahun ini. Terlebih, menurutnya saat ini terdapat banyak pemecahan.
“Jadi birokrasi krusial itu maksudnya bagaimana sekarang mengefektifkan birokrasi,” kata dia. Ia juga menyarankan agar adanya keterlibatan pemerintah daerah terkait program-program populis pemerintah. Langkah ini perlu dilakukan agar program besar tersebut bisa berjalan baik.
“Harus ada keterlibatan secara bottom-up supaya terjadi balance (keseimbangan). Kita seringnya berasumsi bahwa desa-daerah itu tidak cakap, padahal tidak,” katanya.
Sementara itu, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menyoroti gemuknya pemerintahan saat ini. Ia menyarankan untuk mengkaji apakah gemuknya pemerintahan dapat menyokong target Indonesia Emas pada 2045 atau tidak. (Ant)
“Mungkin eksekutif perlu memikirkan dulu lah apakah bila pemerintahan yang banyak ini memang dibutuhkan atau tidak untuk menunjang program-program strategis astacita,” kata Arya.
